Warga Protes Batching Plant PT ARS, DLH PALI Sebut Izin Doklin Belum Ada

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan batching plant milik PT Adipati Raden Sinun atau ARS di perbatasan Desa Simpang Tais dan Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, memicu protes warga.

Keberadaan batching plant milik PT Adipati Raden Sinun atau ARS di perbatasan Desa Simpang Tais dan Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, memicu protes warga.

WIDEAZONE.com, PALI | Keberadaan batching plant milik PT Adipati Raden Sinun atau ARS di perbatasan Desa Simpang Tais dan Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, memicu protes warga.

Aktivitas perusahaan yang tengah mengerjakan proyek pengecoran jalan Simpang Raja–Simpang 4 Benakat Timur itu dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat karena menimbulkan debu, kebisingan, hingga membahayakan pengguna jalan.

Warga berujar lokasi batching plant terlalu dekat dengan permukiman dan berada tepat di tepi jalan lintas yang ramai dilalui kendaraan.

“Debu dan bising sudah pasti timbul dari aktivitas itu. Kami minta batching plant dipindahkan karena sudah mengganggu warga dan pengguna jalan,” kata Ujang, warga sekitar, Rabu 6 Mei 2026.

Menurutnya, warga telah mendatangi pihak perusahaan untuk menyampaikan keberatan. Namun hingga kini aktivitas tetap berjalan.

“Kami juga minta pemerintah desa maupun pihak terkait menegur perusahaan dan memeriksa izin operasional batching plant tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:  7 Penjaga Terakhir Warisan Palembang Dilantik, Ratu Dewa: Jangan Sampai Sejarah Tergusur Pembangunan

Keluhan serupa disampaikan Doni, warga lainnya. Ia menyoroti mobilisasi kendaraan proyek yang keluar masuk lokasi tanpa pengaturan lalu lintas memadai.

“Jalan lintas ini ramai. Kalau proyek besar, seharusnya ada petugas pengatur lalu lintas untuk menghindari kecelakaan,” katanya.

Sorotan warga semakin menguat setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup [DLH] Kabupaten PALI, Dr Ariansyah, mengungkap bahwa batching plant tersebut belum mengantongi izin Dokumen Lingkungan [Doklin].

“Izin Doklin tidak ada. Untuk izin operasional lainnya itu kewenangan DPMPTSP. Tetapi keberatan warga akan segera kami tindaklanjuti karena menyangkut dampak lingkungan dan kenyamanan masyarakat,” tegas Ariansyah.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasional batching plant yang telah beraktivitas di tengah permukiman warga.

Baca Juga:  Sidang SMBR: Saksi Ungkap Surat Penugasan KMM, Selisih Stok 27 Ribu Ton hingga Beban Bunga Rp118 Miliar

Sementara itu, perwakilan PT Adipati Raden Sinun, Budi, mengaku dirinya hanya pekerja lapangan dan tidak mengetahui detail perizinan perusahaan.

“Kami hanya menjalankan perintah atasan. Soal lokasi batching plant dan izin itu kewenangan kantor,” ujarnya.

Terkait tuntutan warga mengenai pengaturan lalu lintas proyek, pihaknya mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada manajemen perusahaan.

“Kami hanya menggunakan dua angkutan hotmix. Paling cepat satu jam sekali keluar masuk lokasi. Kapasitas batching plant juga sekitar 18 mobil per hari. Kalau memang diperlukan SOP pengaturan lalu lintas, akan kami sampaikan ke manajemen,” katanya.

Meski demikian, warga mendesak pemerintah daerah tidak hanya sebatas melakukan teguran, tetapi juga mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran perizinan dan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. [red]

Berita Terkait

Kebakaran Jenggot Usai Diberitakan, Oknum Kadis hingga Staf Tantang Wartawan Bak “Koboi”
Siap-Siap Ubah Rute! Jalan AKBP Cek Agus hingga Dr M Isa Mulai One Way 30 November
Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1
Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:47 WIB

Kebakaran Jenggot Usai Diberitakan, Oknum Kadis hingga Staf Tantang Wartawan Bak “Koboi”

Jumat, 20 November 2026 - 14:20 WIB

Siap-Siap Ubah Rute! Jalan AKBP Cek Agus hingga Dr M Isa Mulai One Way 30 November

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 17 November 2026 - 08:25 WIB

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Berita Terbaru