SCW Desak PT SMS Selesaikan Kewajiban Terhadap Eks Dirut ‘SM’ Senilai Rp1 Miliar dan Rp46 Juta

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Sriwijaya Corruption Watch [SCW] menggelar aksi demontrasi di kantor PT Sriwijaya Mandiri Sumsel [SMS/Perseroda] pada Senin 5 Juni 2023.

Kedatangan SCW bersama puluhan massa mendesak perusahaan daerah Provinsi Sumatera Selatan [Sumsel] untuk meminta korporasi tersebut menyelesaikan kewajiban terhadap eks Direktur Utama PT SMS ‘SM’ kala itu menjabat. 

“PT SMS masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan terhadap mantan Dirut Perusahaan BUMD SM. Memperhitungkan hak bersangkutan [SM] selama menjabat yang belum dibayar sebesar Rp 1.018.029.280 dan kelebihan nilai penyelesaian Piutang sebesar Rp46.461.747,” ungkap Direktur Eksekutif M SCW dalam keterangan tertulisnya saat gelaran aksi demontrasi di depan halaman kantor PT SMS, Senin [5/6]. 

Oleh karenanya, ujar Sanusi, hal ini pertu segera ditanggapi dan diselesaikan oleh pihak PT SMS sebagai pertanggungjawaban terhadap hak-hak yang bersangkutan. 

SCW juga mendesak untuk melakukan Audit Independent melalui konsultan keuangan. “Sebab diduga adanya manipulasi data dan laporan keuangan,” jelasnya. 

“Serta hasilnya harus dibuka secara Transparan bagi publik,” tegasnya menambahkan. 

Mendesak, sambung Sanusi, Dirut PT SMS ‘ATW’ untuk mengundurkan diri dari jabatannya, apabila tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Dan memberikan hak-hak hak SM selama menjabat sebagai Dirut yang belum dibayar perusahaan daerah [PT SMS],” timpalnya. 

Dalam keterangannya usai diterima PT SMS, Sanusi kembali menyampaikan, hasil pertemuan dengan perusahaan daerah [PT SMS] tadi bahwa korporasi akan memanggil, berdiskusi bersama mantan Dirut ‘SM’ untuk membahas prihal sejumlah uang yang dianggap milik eks Dirut. 

“Alhamdulillah tuntutan kita disambut dengan baik. Tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat, karena menyangkut pemegang saham, akan kembali turun di kantor gubernur. Agar Gubernur mengetahui sebagai pemegang saham yang tertinggi, RUPS ini sebelum diputuskan minta dipercepat agar sejumlah uang milik eks Dirut dapat dikembalikan senilai Rp1 miliar dan Rp46 juta,” pungkasnya. 

Laporan Abror Vandozer