Penggabungan Aturan Pelaksana UU TPKS Tak Kurangi Materi Substansi

Tujuh Peraturan Pelaksana (3 PP dan 4 Perpres) ini, merupakan penggabungan dari 5 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Perpres berdasarkan amanat UU TPKS. Penggabungan Peraturan Pelaksana UU TPKS dilakukan berdasarkan persetujuan dan pembahasan dari kementerian/lembaga.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sepakat melakukan simplifikasi peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Adapun simplifikasi atau penggabungan itu dibagi menjadi tiga Peraturan Pemerintah (PP). Serta Peraturan Presiden (Perpres) yang diinisiasi oleh KemenPPPA dan Kemenkumham. (JFA)

Halaman : 1 2