Penggabungan Aturan Pelaksana UU TPKS Tak Kurangi Materi Substansi

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Pemerintah memastikan simplifikasi atau penggabungan peraturan pelaksana UU TPKS menjadi 3 PP dan 4 Perpres tidak mengurangi materi substansi dari UU TPKS. Demikian dikatakan Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati.

“Simplifikasi peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tanpa mengurangi materi muatan secara substansi dan tidak berdampak pada operasionalisasi dari UU TPKS,” kata Ratna Susianawati dalam acara Media Talk bertajuk “Komitmen Pemerintah Tindak Lanjuti Delegasi Pasal Turunan UU TPKS” secara daring, Jumat (10/2/2023).

Menurut Ratna yang terpenting dalam produk perundang-undangan bukanlah kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Terpenting lagi, produk hukum dapat berdampak dan proses pelaksanaannya diterapkan dengan baik.

“Semangat ini sejalan dengan harapan presiden bahwa yang terpenting dalam produk perundang-undangan bukanlah kuantitasnya, tetapi berkualitas, berdampak, dan memastikan dalam proses pelaksanaan terimplementasi dengan baik,” imbuhnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya