Pemkab Asahan Teken Kolektif Perjanjian Kerja

WIDEAZONE.com, ASAHAN | Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Asahan melalui Bupati Asahan H Surya BSc melakukan penandatanganan kolektif Perjanjian Kinerja [PK] Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis 30 Januari 2025.

Turut hadir Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten, Staff Ahli, OPD dan Camat.

Dalam laporan panitia, Drs Supriyanto MPd menyampaikan tujuan penandatanganan perjanjian kinerja ini adalah untuk menetapkan komitmen kepala OPD dan Camat untuk mengingatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja kepala OPD.

“Adapun peserta dalam kegiatan ini berjumlah 56 orang terdiri dari kepala OPD berjumlah 31 orang dan Camat berjumlah 25 orang,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati H Surya dalam amanatnya mengatakan perjanjian kinerja yang kita tandatangani pada hari ini merupakan salah satu dokumen penting dalam tahapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden [Perpres] 29/2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Melalui penandatanganan perjanjian kinerja ini, Bupati berujar, maka saudara-saudara menyatakan komitmen dan kesepakatan untuk mewujudkan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. “Pedomani apa yang selalu saya sampaikan mengenai 3T, Tertib administrasi, Tertib anggaran dan Tertib bertugas,” tegasnya.

Bupati mengatakan tahun ini juga, kita akan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Asahan 2025-2029 dan rencana stragis (RENSTRA) OPD dan Kecamatan. ”

“Saya berharap saudara-saudara dapat menyelaraskan dokumen-dokumen tersebut dengan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja, mulai dari level Pemerintah Kabupaten Asahan sampai ke level pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional umum,” tukasnya.

Laporan Subhan Hadi Darmawan