Keterwakilan 30% Perempuan untuk Perbaikan Demokrasi di Indonesia

Betty menjelaskan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, payung hukumnya adalah undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang pemilu menyebut keterlibatan perempuan, yakni sebagai penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, kepengurusan partai politik serta pendaftaran calon anggota legislatif masing-masing harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

“Ini merupakan salah satu PR atau tugas kita dalam penyelenggaraan dari pemilu ke pemilu. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan nanti sehingga perbaikan demokrasi di Indonesia jauh lebih baik untuk pemilu tahun 2024?” ucap Betty.

Betty juga menyampaikan saat ini KPU sudah menjalankan proses tahapan pemilu dan sedang dalam masa tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya