Kemenkumham Gali Gagasan Pemajuan Layanan Kewarganegaraan

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak warga negara Indonesia yang dilindungi pemerintah. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pengemban tugas dan fungsi pelayanan kewarganegaraan menggelar diskusi interaktif untuk memajukan pelayanan kewarganegaraan. Kegiatan ini dilakukan pada Selasa-Kamis, 28-30 September 2021.

Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Baroto, menjelaskan saat ini pelayanan kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Hingga tahun ke-15 UU ini berlaku, pemerintah menemui beberapa isu yang pelayanannya perlu ditingkatkan, di antaranya adalah kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan orang tua WNI dan WNA. Pada umur 18 tahun atau sudah kawin, maka anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Namun, pada praktiknya belum semua anak melakukan pemilihan kewarganegaraan pada waktu yang ditetapkan,” kata dia.

Isu lain yang ditemukan adalah tentang tata cara kehilangan kewarganegaraan. Sebelumnya, isu ini mendapat perhatian publik melalui kasus Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore di awal tahun 2021. Orient memiliki dua paspor yaitu Indonesia dan Amerika. Dengan kepemilikan paspor Amerika, Orient terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya