WIDEAZONE.com, JAKARTA | Gemuruh desakan transparansi terhadap dugaan 17 proyek fiktif di Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] Sumatera VIII kembali dilontarkan LSM KPK Nusantara dengan lantang di Mabes Polri Jakarta pada Senin 21 April 2025.
Dengan atribut spanduk, poster hingga pernyataan sikap menggema dalam aksi demonstrasi. Mereka menuntut untuk mengusut tuntas indikasi kerugian negara pada belasan proyek dan hentikan pembiaran tindakan oleh aparat.
Sejak 1 November 2024, DPD LSM KPK Nusantara Sumsel telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumsel, namun hingga April 2025, laporan tersebut tak digubris, tak ada penindakan dan kejelasan akan status dugaan proyek fiktif BBWS Sumatera VIII.
“Kami menduga kuat laporan ini sengaja diperlambat, bahkan dibiarkan mengendap begitu saja,” ujar Dodo Arman, Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumsel, di hadapan massa aksi.
Laporan itu diterima oleh AKP Sapta Eka Yanto dan IPTU Ryan, dua penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumsel. Namun menurut Dodo, sejak saat itu tak ada kejelasan lebih lanjut.
Menurut informasi yang dihimpun, dugaan proyek fiktif muncul dari informasi internal BBWS. Lantas, Tim DPD LSM KPK Nusantara turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi fakta. Mereka juga telah mengirimkan surat klarifikasi ke pihak BBWS Sumatera VIII, tapi hasilnya nihil.
“Total ada 17 paket kegiatan yang diduga hanya ada di atas kertas. Fisiknya tidak dikerjakan, tapi anggarannya dicairkan, dab berpotensi megakibatkan kerugian negara hingga puluhan Miliar Rupiah,” kata Dodo. [AbV/red]