Dugaan 17 Proyek Fiktif BBWS Sumatera VIII Menggema di Jakarta

- Jurnalis

Kamis, 24 April 2025 - 10:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gemuruh desakan transparansi terhadap dugaan 17 proyek fiktif di Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] Sumatera VIII kembali dilontarkan LSM KPK Nusantara dengan lantang di Mabes Polri Jakarta pada Senin 21 April 2025.

Gemuruh desakan transparansi terhadap dugaan 17 proyek fiktif di Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] Sumatera VIII kembali dilontarkan LSM KPK Nusantara dengan lantang di Mabes Polri Jakarta pada Senin 21 April 2025.

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Gemuruh desakan transparansi terhadap dugaan 17 proyek fiktif di Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] Sumatera VIII kembali dilontarkan LSM KPK Nusantara dengan lantang di Mabes Polri Jakarta pada Senin 21 April 2025.

Dengan atribut spanduk, poster hingga pernyataan sikap menggema dalam aksi demonstrasi. Mereka menuntut untuk mengusut tuntas indikasi kerugian negara pada belasan proyek dan hentikan pembiaran tindakan oleh aparat.

Sejak 1 November 2024, DPD LSM KPK Nusantara Sumsel telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumsel, namun hingga April 2025, laporan tersebut tak digubris, tak ada penindakan dan kejelasan akan status dugaan proyek fiktif BBWS Sumatera VIII.

Baca Juga:  Galian C Ilegal di Banyuasin Ditindak, Lima Alat Berat Disita

“Kami menduga kuat laporan ini sengaja diperlambat, bahkan dibiarkan mengendap begitu saja,” ujar Dodo Arman, Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumsel, di hadapan massa aksi.

Laporan itu diterima oleh AKP Sapta Eka Yanto dan IPTU Ryan, dua penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumsel. Namun menurut Dodo, sejak saat itu tak ada kejelasan lebih lanjut.

Baca Juga:  Kasus Penganiayaan di Jalan Radial Kembali Disorot, Polisi Klarifikasi Alasan

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan proyek fiktif muncul dari informasi internal BBWS. Lantas, Tim DPD LSM KPK Nusantara turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi fakta. Mereka juga telah mengirimkan surat klarifikasi ke pihak BBWS Sumatera VIII, tapi hasilnya nihil.

“Total ada 17 paket kegiatan yang diduga hanya ada di atas kertas. Fisiknya tidak dikerjakan, tapi anggarannya dicairkan, dab berpotensi megakibatkan kerugian negara hingga puluhan Miliar Rupiah,” kata Dodo. [AbV/red]

Berita Terkait

Bupati Enos Lepas 437 JCH OKU Timur dalam Haru
Pledoi Haji Sutar: Harta Sejak 1995 Bukan Hasil Pencucian Uang
Muscab PKB Sumsel Rampung, Puluhan Nama Calon Ketua DPC Masuk Meja DPP
Empat Atlet Disabilitas Palembang Dapat SIM D Gratis, Bukti Layanan Inklusif Polri
Bersih-bersih Narkotika di Sumsel: 163 Tersangka Diringkus dan Ribuan Gram Sabu Disita
Rangkap Jabatan: Alarm Bahaya Birokrasi dan Penyimpangan Kekuasaan
Transaksi CFN! Gunakan QRIS Bank Sumsel Babel Langsung Discount
Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat: Pers Indonesia Berduka

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 11:58 WIB

Bupati Enos Lepas 437 JCH OKU Timur dalam Haru

Senin, 20 April 2026 - 22:11 WIB

Pledoi Haji Sutar: Harta Sejak 1995 Bukan Hasil Pencucian Uang

Senin, 20 April 2026 - 08:47 WIB

Muscab PKB Sumsel Rampung, Puluhan Nama Calon Ketua DPC Masuk Meja DPP

Minggu, 19 April 2026 - 14:45 WIB

Empat Atlet Disabilitas Palembang Dapat SIM D Gratis, Bukti Layanan Inklusif Polri

Minggu, 19 April 2026 - 14:13 WIB

Bersih-bersih Narkotika di Sumsel: 163 Tersangka Diringkus dan Ribuan Gram Sabu Disita

Berita Terbaru

Bupati Enos Lepas 437 JCH OKU Timur dalam Haru

Advertorial

Bupati Enos Lepas 437 JCH OKU Timur dalam Haru

Selasa, 21 Apr 2026 - 11:58 WIB

PT PLN [Persero] Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan [UP3] Palembang melaksanakan Factory Acceptance Test [FAT] Automatic Voltage Regulator [AVR] di pabrikan trafo PT Symphos Electric sebagai langkah strategis menjaga kestabilan tegangan listrik, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuasin yang memiliki tantangan tegangan rendah.

Ekobis

PLN UP3 Palembang Uji Kualitas AVR di Pabrikan

Selasa, 21 Apr 2026 - 10:58 WIB