Capaian Program Pendidikan Berdampak: Antara Harapan dan Tantangan di Sumatera Selatan

Oleh: Muhammad Fikri Al Hakim
Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang [UMM] dan Pemerhati Kebijakan Pendidikan

PENDIDIKAN adalah jantung kemajuan bangsa. Setiap program dan kebijakan yang dihadirkan pemerintah sejatinya merupakan upaya menghadirkan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.

Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemendikdasmen] mencatat berbagai capaian penting yang menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Dengan total anggaran Rp181,72 triliun untuk enam program prioritas dan satu program penguatan karakter, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Revitalisasi Pendidikan: Membangun dari Fondasi

Revitalisasi satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK dan SLB menjadi program yang paling menonjol. Berdasarkan rilis resmi Kemendikdasmen [Oktober 2025], pemerintah telah melampaui target revitalisasi dari 10.440 menjadi 15.523 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp16,97 triliun.

Namun, di balik angka yang menggembirakan itu, masih terdapat sejumlah sekolah di daerah terpencil yang belum tersentuh bantuan.

Salah satunya adalah SDN 87 Kaur di Desa Penyandingan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Sekolah ini merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di desa tersebut. Kondisinya memprihatinkan—ruang belajar seadanya, fasilitas minim, dan jumlah siswa hanya 10 anak aktif dari kelas 1 hingga 6.

Kepala sekolah, Herwan SPd, mengungkap bahwa sekolahnya belum menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pemerataan harus benar-benar menjangkau sekolah di garis terdepan, bukan hanya di pusat kota.

Secara ideologis, revitalisasi sekolah adalah wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945. Namun secara sosial, capaian ini baru akan benar-benar berdampak jika pemerataan infrastruktur pendidikan menjangkau daerah seperti Kaur, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu Selatan yang masih terbatas akses.

Digitalisasi dan Kesejahteraan Guru
Mengacu Inpres 7/2025

Program digitalisasi pendidikan kini telah menjangkau lebih dari 285.000 sekolah. Di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, seperti Palembang dan Prabumulih, digitalisasi mulai terasa melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis aplikasi, termasuk pelatihan bagi guru-guru dalam literasi digital.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian besar. Pemerintah mengalokasikan Rp13,2 triliun untuk tunjangan profesi, subsidi upah, beasiswa peningkatan karier, serta insentif guru non-ASN. Ini langkah penting secara ekonomi dan ideologi: memulihkan martabat guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.

Program Bantuan dan Afirmasi: Pendidikan untuk Semua

Melalui Program Indonesia Pintar [PIP] dengan anggaran Rp13,5 triliun dan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah [ADEM] senilai Rp127 miliar, pemerintah berhasil menjangkau jutaan siswa dari keluarga prasejahtera dan wilayah 3T. Program ini sangat berdampak di daerah-daerah Sumatera bagian selatan, di mana banyak anak yang sebelumnya hampir putus sekolah kini dapat melanjutkan pendidikan.

Selain itu, Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan [BOSP] sebesar Rp59,3 triliun menjamin sekolah tetap berjalan. Program ini terasa nyata dalam operasional sekolah kecil, termasuk di pelosok desa yang kini memiliki dana untuk membeli sarana dasar pembelajaran.

Menutup Tahun dengan Evaluasi dan Harapan

Capaian Kemendikdasmen selama satu tahun terakhir patut diapresiasi. Program revitalisasi, digitalisasi, peningkatan kesejahteraan guru, serta bantuan pendidikan telah memberi dampak ideologis, sosial, dan ekonomi yang nyata. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan — khususnya pada aspek pemerataan bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau, serta penguatan sistem pengawasan agar tidak ada kebocoran dalam pelaksanaan program di lapangan.

Kemajuan pendidikan Indonesia tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan baru atau besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana setiap anak, di kota maupun di desa, benar-benar mendapatkan hak belajar yang setara dan bermartabat.

Pendidikan yang berdampak adalah pendidikan yang merangkul semua, termasuk mereka yang tinggal di ujung negeri. Revitalisasi fisik harus diimbangi dengan revitalisasi kesadaran: bahwa keadilan pendidikan adalah jantung kemerdekaan sejati bangsa ini.