Soal KKB, Negara Harus Konsisten

AKSI brutal Kelompok Kriminal Bersenjata [KKB] Papua terus terjadi terhadap Parajurit TNI, bahkan menyasar ke pada masyarakat setempat.

Baru baru ini, tindakan KKB di Pos Satgas Mupe Marinir di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua, mengakibatkan dua orang Prajurit Marinir meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka berat terkena granat lontar.

“Awalnya, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan KKB untu ditanggulangi. Instruksi tersebut langsung direspon pihak TNI, hingga TNI pun mengerahkan pasukan secara maksiml dalam menanggulangi kelompok teroris itu,” kata Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya Dedeng Zawawi SH MH ke pada Wideazone.com dan Zoom Post, Senin [28/3/2022].

Zawawi mengatakan ketika dipegang oleh Panglima baru, operasi yang dilakukan malah sebaliknya [agak menurun] sehingga berdampak beberapa kasus kembali terjadi. Sebenarnya jika dari sebelumnya dilancarkan operasi militer terhadap KKB ini, terus ditekan, diminimalisir maka kelompok tersebut secara konsisten dapat dituntaskan.

“Karena pada saat itu, KKB telah memainkan isu HAM untuk mendapatkan perlindungan dari luar negeri dan ini menjadi sorotan dunia internasional. Dengan pola dan strategi tersebut maka mau tidak mau pihak aparat kita menarik pasukan dari lokasi itu,” ujarnya.

Kelompok ini [KKB], menurut Zawawi, melakukan tindakan serta perbuatan melawan hukum, seperti kriminal, membunuh, bersenjata dan lebih membahayakan lagi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Secara hukum perbuatan tersebut sudah masuk di internal Negara terkait masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian.

“Tindakan yang dilakukan KKB tidak bisa ditolerir. Atas peristiwa yang terjadi, sepertinya Panglima kita melemah, karena kerap kali KKB melakukan penembakan terhadap TNI dan beberapa karyawan,” jelasnya.

Disinggung soal polemik Papua akan dibawa ke ranah internasional, Zawawi mengatakan sebenarnya kita memiliki satu momen di mana pihak internasional belum menyoroti kelompok tersebut.

Hal itu menjadi kesempatan Negara [RI] untuk melakukan suatu tindakan tegas, sebab KKB ini terus mencari perhatian dunia luar sedangkan pihak internasional belum menyoroti dan berpihak ke pada KKB, di saat mereka [Internasional] fokus, mendapat perhatian dari luar maka kelompok [KKB] lebih leluasa lagi melancarkan tindakannya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya