Buntut Pernyataan Menteri KLHK Soal Deforestasi, DPR Minta Uraian

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Buntut pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait pembangunan dan deforestasi, DPR RI minta uraian.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis [4/11/2021].

Siti sebelumnya menyatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.

“Perlu diuraikan panjang lebar kenapa itu disampaikan, paparkan data dan fakta-fakta yang ada,” ungkapnya. 

Daniel mengatakan, Komisi IV selaku mitra kerja Kementerian LHK bakal memanggil Siti untuk menjelaskan secara detail. Meskipun, menurut dia, sejauh ini Siti termasuk salah satu Menteri Kehutanan yang paling komitmen terhadap kelestarian alam, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis [4/11].

Siti juga disebut Daniel sebagai sosok yang terlalu dekat dengan LSM lingkungan. Menurutnya, DPR akan terus mengawal agar komitmen ini terus dipegang.

“Dan ingat, kalau pengurangan emisi gas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara-negara yang punya hutan saja, tetapi negara maju harus yang paling besar ikut mengambil bagian,” ungkapnya.

Ditambahkan Daniel, negara maju jangan hanya bisa koar-koar, jangan mau enaknya menikmati kemajuan setelah merusak bumi pada abad penjajahan tapi kini menempatkan diri sebagai penjaga. 

Ia pun berharap pernyataan Siti itu sekadar sebagai kritik atas tidak adanya komitmen dan membongkar sistem ekonomi global yang tidak adil dari negara maju. 

Ia menekankan, Indonesia akan tetap fokus dan terus melakukan upaya pengurangan emisi gas yang tengah dilakukan.

Siti mengklaim dengan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 terkait sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. [Abr]