ANDIKPAS, JANGAN DIPANDANG REMEH

- Jurnalis

Jumat, 11 Januari 2019 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Tak ada diskriminasi terhadap anak-anak sekolah Filial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Palembang, Baiti Maryati, menyatakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan maksimal.

“Anak-anak sekolah Filial ini tak berbeda dibanding anak-anak sekolah formal lainnya. Sebab status mereka itu hanya berada dalam pembinaan di Lapas,” ujar Baiti kepada Wideazona.com, di ruang kerjanya, Jumat (11/2/2019).

Karena itu, SDN 25 Palembang yang ditunjuk sebagai sekolah filial bagi anak-anak lapas, tetap memberikan materi pelajaran yang sama.

“Karena itu kami sangat mendukung adanya sekokah filial ini. Sebab, hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia. Karena itu eksistensi mereka harus diperlakukan dengan baik, termasuk memberikan hak pendidikan yang sama,” katanya.

Baca Juga:  Dualisme PB-PGRI Membara, Nasib PGRI di 17 Kabupaten/Kota Sumsel Disorot: Zulinto Angkat Suara

Meski mereka itu berada di lapas, namun pihak sekolah tak bisa mengabaikan nilai o3 didikan mereka.

Meski diberi pendidikan yang sama, namun yang membedakannya adalah guru yang datang ke lingkungan pendidikan mereka di sekolah Filial, diawali dari pukuk 7.30 Wib hingga selesai.

Sementara itu, dalam menyiapkan materi ujian nasional, Baiti menyatakan akan memberikan pola pendidikan yang sama dibanding anak umunya. “Artinya, kita memberikan nilai pengajaran yang sama. Kita ingin mereka mendapatkan nilai ujian nasional yang baik,” katanya.

Baca Juga:  Eks Ketua Forum Guru Honorer Sebut Pernyataan Riza Pahlevi Hanya Slogan

Dengan demikian, anak-anak itu dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutan. “Pokoknya kita akan memberikan materi yang mengacu ke ujian nasional,” tukasnya.

Menurut dia, anak-anak pendidikan di lapas (andikpas) tak boleh dianggap remeh dan diskriminatif. Hanya karena pernah melakukan tindakan kriminal, lalu mereka dianggap sebelah mata. “Ini pandangan yang keliru,” tegasnya.

Meski saat ini mereka berada di lapas, tapi andikpas itu adalah anak-anak bangsa yang mesti diperlakukan sama, sehingga mereka akan tampil sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab membangun negeri ini.
(hasan basri)

Berita Terkait

Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎
ASAS SMKN Sumsel Masuki Hari Ketiga, 644 Siswa Ikuti Penentuan Kenaikan Tingkat
AP3K Sumsel Desak Hasil RDP Komisi II DPR RI Dieksekusi: Bukti Nyata Perjuangan PGRI untuk PPPK
Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog
Begal Organisasi PGRI Bikin Gaduh, PGRI Sumsel Siapkan Aksi Pembubaran Massal “Sweeping” di Palembang
Eks Ketua Forum Guru Honorer Sebut Pernyataan Riza Pahlevi Hanya Slogan
Zulinto Nyatakan Klaim Ketua Mandat PGRI Sumsel Riza Pahlevi Ilegal “Pembegalan Organisasi” Instruksikan Kuasa Hukum Lapor Polisi
Pegang SK Resmi! PGRI Sumsel Tancap Gas, Riza Pahlevi: Organisasi Guru Harus Kembali ke Tangan Guru

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:43 WIB

Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:29 WIB

ASAS SMKN Sumsel Masuki Hari Ketiga, 644 Siswa Ikuti Penentuan Kenaikan Tingkat

Rabu, 10 Juni 2026 - 06:55 WIB

AP3K Sumsel Desak Hasil RDP Komisi II DPR RI Dieksekusi: Bukti Nyata Perjuangan PGRI untuk PPPK

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:01 WIB

Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:11 WIB

Begal Organisasi PGRI Bikin Gaduh, PGRI Sumsel Siapkan Aksi Pembubaran Massal “Sweeping” di Palembang

Berita Terbaru