Halo Korps Adhyaksa, Deadline 7×24 Jam Tetapkan 2 Oknum Pejabat OKU Timur Tersangka

WIDEAZONE.com, OKU TIMUR | Desakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi [Tipikor] terus disuarakan, kali ini Gerakan Pemuda Sumtera Selatan [GEPASS] menggulirkan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri [Kejari] OKU Timur pada Kamsi 30 Oktober 2025. Mereka mendesak dua oknum Pejabat di OKU Timur diperikaa hingga ditetapkan menjadi tersangka.

Sebab mereka menyebut sejumlah dugaan kasus korupsi masih terbilang mandek di tingkat penyidikan.

M Satria, Orator GEPASS berujar aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Kejaksaan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa pemuda menolak segala bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

“Kami mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri OKU Timur, namun juga menuntut agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan,” ujar Satria di hadapan peserta aksi.

GEPASS menuntut Kejari OKU Timur segera menetapkan tersangka Ketua PMI OKU Timur, HM Kholid Mawardi, disebut bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dana hibah PMI periode 2018–2023. Massa menilai, lemahnya pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban hibah menjadi sumber masalah, perlu diusut tuntas.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Ketua KONI OKU Timur periode 2017–2021, HM Adi Nugraha Purna Yudha SH segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI. “Kami ingin supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang status,” tegasnya.

GEPASS memberikan ultimatum tujuh hari kerja [7×24 jam] kepada aparat penegak hukum untuk menunjukkan perkembangan nyata penyidikan kedua kasus tersebut.

Jika tidak dugubris tuntutannya dalam hal transparansi, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Situasi aksi sempat memanas ketika sebagian peserta berorasi dengan nada tinggi di depan Kejari. Namun ketegangan segera diredam oleh aparat kepolisian dan petugas kejaksaan yang berjaga, sehingga demonstrasi dapat kembali berlangsung kondusif.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan staf Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan menyampaikan tuntutan ini. Kami berharap Kejaksaan bekerja profesional dan menegakkan hukum seadil-adilnya,” tukasnya.

Saat di Kantor Bupati OKU Timur, massa hanya diterima pejabat Asisten Setda, sedangkan di Kantor Kejari, mereka disambut Kasi Intel dan Kasi Pidsus.

Laporan Rizal Arisandi | Editor Abror Vandozer