Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Demo Besar pada 6 Februari

Setidaknya ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja yakni upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

“Intinya, kami meminta upah minimum naiknya harus sesuai dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Kami juga meminta tidak ada perubahan formula dalam perppu. Kalaulah ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, cukup diatur dalam penjelasan pasal, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dengan mensyaratkan laporan keuangan dan diaudit akuntan publik boleh mengajukan penangguhan,” ujarnya.

Selain itu, Partai Buruh meminta upah minimum sektoral harus tetap ada, kata Iqbal dalam keterangan resminya, Sabtu (28/1/2023).

Partai Buruh juga menolak kenaikan biaya haji. Alasan subsidi dari dana haji makin menipis, di mana 10 tahun lagi pengumpulan dana haji tidak mampu lagi menyubsidi peserta haji dinilai janggal.

Selain menolak kenaikan biaya haji, Partai Buruh memintah dilakukan audit publik dana haji.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya