Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Demo Besar pada 6 Februari

Untuk itulah, Iqbal mendesak dilakukan investigasi dan audit public. Bahkan Partai Buruh mendesak DPR menggunakan hak inisiatif dan hak angket terkait dana haji.

“Periksa larinya dana haji kemana? Ini uang rakyat, bukan uang negara. Kenapa pemerintah seenaknya menaikkan ongkos haji dengan alasan 10 tahun kedopan pengembeagan dana haji menipis,” tegasnya.

Hal lain yang akan disuarakan adalah, Partai Buruh menolak negara menjadi agen outsourcing. Pada perppu disebutkan bahwa pemerintah akan menentukan jenis pekerjaan apa saja yang bisa di outsourcing.

Ketentuan ini mengesankan bahwa oemerintah sebagai agen outsourcing.

Buruh menolak hal ini dan meminta dikembalikan ke UU 13/2003, outsourcing dibatasi jenis pekerjaan apa saja yang boleh di outsourcing.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya