Timsus PJ Bupati Buat Kontraktor Gundah, DPRD Muara Enim Tanyakan Legalitas

Wakil Ketua DPRD, Dwi Winarti mengatakan, PJ Bupati memiliki hak untuk mengangkat stafsus. Namun, dirinya belum mengetahui butuh atau tidaknya stafsus tersebut dan akan langsung ditanyakan kepada PJ Bupati, legal atau tidak legal.

“Bupati hanyalah pejabat bupati bukan definitif. Terkait kegiatan proses di ULP, semuanya ada, kita ikuti dengan aturan yang ada. Bantu kami dalam hal mengawasi dalam aturan yang benar. Kami dari Komisi satu untuk meminta waktu dengan PJ untuk masalah ini,” ujarnya.

Kami dari komisi satu, lanjut Dwi, kenapa kami tidak dikasih tau, harusnya kami selaku komisi dikasih tau. “Komisi satu menyediakan ruang untuk PJ agar sumbatan sumbatan ini menjadi baik,” tegasnya.

Senada, Ketua komisi I, H Marsito mengatakan terkait masalah ini, dirinya selaku dewan tidak mengetahui tentang stafsus dan APIP yang non PNS, dan dirinya nanti akan bertanya langsung dengan PJ Bupati tentang kegunaan stafsus yang didatangkan dari provinsi. “Saya juga sepakat, kami selaku komisi satu akan duduk langsung bersama dengan PJ Bupati,” terangnya.

Ditambahkan Liono Basuki, ke depan kita jadwalkan apa yang Komisi satu inginkan sesuai apa yang dikeluhkan oleh teman teman kontraktor.

“Setelah hasil dari ketemu dengan PJ Bupati, apa yang katakan oleh PJ Bupati nanti akan langsung dirinya sampaikan kepada teman teman kontraktor,” ucapnya.

Kita juga selaku dewan belum mengetahui legalitas tim ahli dari PJ Bupati tersebut. “Oleh sebab itu kami melalui komisi satu akan langsung bertanya dengan PJ Bupati,” tukasnya.

Laporan Arif Rahman Hakim

Halaman : 1 2