Sidang Gugatan Uji Materi Aturan Kampanye di MK, Ketua Bawaslu Berikan Keterangan

“Bawaslu berpedoman pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan PKPU Kampanye, hal mana subtansinya mengenai mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri telah diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu, Pasal 299 UU Pemilu dan PKPU Kampanye serta PP Pengunduran Diri dan Permintaan Izin Kampanye,” papar dia di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Di samping itu, sebagai bentuk pencegahan kata Bagja, Bawaslu melakukan sinergisitas dengan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara, melalui Surat Imbauan Nomor 58/HK/K1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024.

Surat itu berisi yang pada pokoknya agar tidak terjadi kondisi-kondisi keberpihakan, tidak memberikan kesempatan yang sama dan adanya keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebagaimana ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, Pasal 283 UU Pemilu, Pasal 306 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 306 ayat (2) UU Pemilu

Terkait pokok permohonan kedua, Bagja menerangkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 463 UU Pemilu hanya mengatur mengenai peserta pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu sebagai pelaksana dari undang-undang tetap berpedoman pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu Pelanggaran Administratif. Selain itu, hingga 6 Februari 2024 Bawaslu tidak menemukan atau mendapat laporan pelanggaran pemilu TSM.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya