Realisasikan Anggaran, Sekjen ESDM Minta Usaha Kecil Mikro Diberi Kesempatan

- Jurnalis

Jumat, 26 Januari 2024 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengarahan Sekretaris Jenderal KESDM kepada pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pengelola pengadaan barang/jasa terkait pengadaan barang/jasa serta pengelolaan anggaran TA 2024

Pengarahan Sekretaris Jenderal KESDM kepada pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pengelola pengadaan barang/jasa terkait pengadaan barang/jasa serta pengelolaan anggaran TA 2024

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Kementerian ESDM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pagu Anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6,79 triliun dimana Rp4,78 triliun merupakan pagu pengadaan.

Dengan demikian, pagu pengadaan memiliki porsi sebesar 70,4% dari pagu anggaran. Pagu pengadaan yang cukup besar ini perlu dikelola seoptimal mungkin sehingga bisa didapatkan hasil sesuai target, dengan kualitas terbaik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain meminta untuk penyerapan anggaran yang cepat dan tepat waktu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana juga meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memastikan pelaksanaan realisasi anggaran harus memperhatikan ketentuan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga:  Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

“Sesuai dengan amanat Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPA agar memastikan 3 (tiga) hal pertama, mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi, kedua, menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) dan yang ketiga memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen),” ujar Dadan.

Berita Terkait

Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga
SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
Medco E&P Tanam 22 Ribu Mangrove di Banyuasin, Rehabilitasi Pesisir Sungsang IV Terus Dipantau
Kado HUT Listrik ke-81, PLN Berhasil Alirkan Gas Natuna ke Batam Pasok 15 MMSCFD
Kapasitas Data Center RI Diproyeksi Tembus 11 GW, PLN Siapkan Pasokan Listrik Andal

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:56 WIB

Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga

Jumat, 6 November 2026 - 19:02 WIB

SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik

Jumat, 6 November 2026 - 11:13 WIB

IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Rabu, 4 November 2026 - 19:24 WIB

ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terbaru