Mahasiswa Asal Papua di Palembang Desak Pemerintah Tutup PT Freeport

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Peringatan ke-59 PT Freeport Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa dari puluhan massa Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya [KOMPAS] di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan [Sumsel] pada Selasa 7 April 2026.

Tak ayal, Mahasiswa asal Papua ini mendesak Pemerintah melalui pihak Legislatif Sumsel untuk segera menutup PT Freeport yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

“Meminta sikap tegas pemerintah mengevaluasi menyeluruh hingga penutupan PT Freeport Indonesia,” tegas Presiden KOMPAS Nis Murid dalam lontaran orasinya.

Tak sampai di situ, KOMPAS menyoroti ketimpangan terhadap Rakyat Papua dalam persoalan dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Dogiyai. “Menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum [APH] untuk mengusut tuntas pelanggaran tersebut,” ungkapnya.

Nis Murid juga menyatakan desakan terhadap pengungkapan dan penindakan tegas terhadap pelaku penyiraman aktivis HAM, Andrie Yunus.

“Kami minta proses hukum yang transparan, adil, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

“Menuntut perlindungan bagi aktivis pembelajar HAM dan masyarakat sipil dari segala bentuk kekerasan serta intimidasi,” tambah dia.

Kami mahasiswa dari Papua, lanjut Nis menyampaikan aspirasi ini sebagai bahan evaluasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin Papua yang lebih baiik

Di sela aksi, KOMPAS melakukan pembacaan puisi tetang keinginan, harapan terhadap masyarakat Papua.

Gelaran aksi demo mahasiswa Papua diterima Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Ghani dari Fraksi Gerindra. Ia mengutuk dan mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap aktivis maupun mahasiswa.

Alwis menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi dan berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke Komisi III DPR RI.

“Kami memahami apa yang adik-adik sampaikan. Kami turut merasakan luka dan duka di tanah Papua. Kami tidak pernah membedakan, kalian sakit maka kami juga merasa demikian,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Laporan/Editor Abror Vandozer