Rapat Banggar DPRD Sumsel, Anita: Data yang disajikan oleh tim OPD masih belum valid

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan mefokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi potensi PAD untuk mengoptimalkan pajak-pajak dan retribusi yang ada di beberapa OPD.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati SH MH, menjelaskan, bahwa keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), disebabkan pihak legislatif dan eksekjutif masih dalam pokok bahasan PAD.

” Data yang disajikan oleh tim OPD masih belum lengkap (valid), potensi-potensi yang masih bisa dipush menjadi PAD justru menjadi naik dan juga terkadang turun. Hal ini menjadi dinamika dalam pembahsannya, kami dari DPRD ingin sekali bahwa potensi mengoptimalkan PAD mestinya harus benar-benar di maksimalkan, seperti pajak dan retribusi yang bersumber dari beberapa OPD,” jelas Anita kepada awak media usai rapat banggar, Selasa (27/11/2019).

Lanjut Anita, hingga pendapatan yang sah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan ini harus berdasarkan data bukan mencongak (ingatan) saja namun harus sesuai data yaitu BUMD yang kita bentuk.

” APBD Tahun 2020 mengalami kenaikan dari 9 mernjadi 10,5, tentunya hal ini harus diikuti secara signifikan dari segi pendapatan. Kita ingin membantu eksekutif dalam kebijakan umum anggaran 2020 arahnya kemana, kita tidak mau lari dari RPJM (Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah” ungkapnya.

Terkait molornya KUA PPAS, Anita memaparkan , bukan keinginan kami terjadinya keterlambatan ini, karena data yang diterima juga molor, seharusnya juli kita terima ternyata November baru disampaikan.

” 2 September 2019 kita telah mengirimkan surat untuk dokumen KUA PPAS, tetap tidak ada respon. Apakah kami yang harus disalahkan jadi tolong ini harus seimbang, kita bicara fakta/data jadi jangan dikomplain. Sedangkan Sedangkan batas akhir tanggal 30 November sudah harus diserahkan ke Mendagri, karena pada 2 September kita sudah mengirimkan surat untuk dokumen KUA PPAS tetap tidak ada respon apakah kami yang akan disalahkan,’’ pungkasnya.

Laporan: Abror vandozer