Protes Perppu Cipta Kerja, Ini Alasan Pengusaha dan Buruh

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Sontak, produk hukum baru ini menuai berbagai reaksi, baik dari pengusaha maupun pekerja.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (06/1/2023), Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan mengatakan, pemerintah memiliki agenda kepentingan lain lewat Perppu No 2/2022. Apalagi, ujarnya, Perppu ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Kalau dari kami di asosiasi melihatnya ini ada satu kepentingan lain yang kita pun tidak tahu. Karena perubahan di Perppu No 2/2022 ini kan sesungguhnya hanya bicara di pengupahan dan alihdaya,” kata Nurdin.

“Ketika dikeluarkannya Permenaker No 18/2022, kemudian APINDO dan 9 asosiasi sektor mengajukan permohonan yudisial review ke Mahkamah Agung (MA), di mana itu paling tidak ada lima hal yang dilanggar dalam penerbitan Permenaker No 18/2022 itu. Barangkali pemerintah juga lihat, kemungkinannya yudisial reviewnya ini akan dikabulkan nih. Jadi segera mengeluarkan aturan baru, yang nantinya Permenaker 18/2022 ini dikabulkan oleh MA maka udah ada Perppu yang baru,” tukasnya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya