Program Vaksinasi COVID-19, Presiden: Dicek dan Dikontrol

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Dalam beberapa hari belakangan vaksin COVID-19 siap pakai mulai terdistribusi ke sejumlah daerah di Indonesia.

Proses distribusi tersebut merupakan bagian persiapan rencana vaksinasi gratis yang akan segera dilakukan dalam beberapa waktu mendatang setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 6 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk bersiap menjalankan program vaksinasi ini di wilayah masing-masing.

“Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

“Dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta. Dari Novavax itu 50 juta, dari COVAX/GAVI itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang telah firm order itu 329,5 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan untuk kurang lebih 181 juta rakyat adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi melalui berbagai opsi yang sudah ditempuh.

Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga hari Minggu malam (3/1) kemarin, sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

“Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa melakukan ini,” tuturnya.

Di tahapan pertama, pemerintah akan memulai vaksinasi bagi sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya, vaksin akan diberikan bagi 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta masyarakat dengan usia lanjut. (Rel/Abror Vandozer)