Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Sebut Inflasi Sumsel Masih Terkendali 

- Jurnalis

Kamis, 1 Agustus 2024 - 21:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik [BRS] bulan Agustus 2024 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Sumsel, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis 1 Agustus 2024.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik [BRS] bulan Agustus 2024 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Sumsel, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis 1 Agustus 2024.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penjabat [Pj] Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel] Elen Setiadi SH MSE menyebut inflasi masih terkendali.

“Sesuai paparan Kepala BPS Provinsi Sumsel bahwa pada Juli ini Sumsel mengalami deflasi dan Inflasi masih 2 persen lebih. Artinya secara umum inflasi masih terkendali,” ungkap Elen saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik [BRS] bulan Agustus 2024 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Sumsel, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis 1 Agustus 2024.

Tampak hadir  dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto. Selain rilis Inflasi, BPS juga merilis beberapa indikator juga dirilis oleh BPS yakni Nilai Tukar Petani [NTP], Pariwisata, Transportasi dan Ekspor Impor.

Menurut Elen,  sumber-sumber deflasi sifatnya ada yang situasional karena pasokannya berlimpah seperti cabai merah, bawang merah, tomat dan menjadi sumber deflasi.

Begitupun sumber inflasi dikatakan Elen juga bersifat situasional tahunan seperti pendidikan. Namun ada juga yang cukup surprise, yakni emas yang mengalami kenaikan secara terus menerus.

“Karena itu emas menjadi salah satu penyumbang inflasi beberapa bulan belakangan. Satu lagi yang surprise lagi adalah peralatan skincare dan rekreasi,” jelasnya.

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Terkait komoditas beras yang menjadi salah satu sumber inflasi, menurut Elen sudah menjadi perhatian pihaknya. Pemprov bahkan sudah menyiapkan beberapa strategi dengan mengundang beberapa perusahaan dan Bulog untuk mendetailkan bagaimana mengendalikan inflasi yang bersumber dari beras.

“Kita siapkan strateginya, mestinya ini bisa tetap kita jaga,” jelasnya.

Selain Inflasi, BPS juga merilis NTP. Dimana Perkembangan Nilai Tukar Petani NTP Sumatera Selatan pada bulan Juli 2024 naik 1,45 persen dibandingkan NTP bulan lalu, yaitu dari 122,40 menjadi 124,18.

Kenaikan NTP Juli 2024 dipengaruhi oleh kenaikan NTP pada sebagian subsektor, dimana masing-masing naik: Tanaman Pangan 2,52 persen; Perkebunan 1,47 persen; Perikanan 0,23 persen dan Perikanan Budidaya 0,91 persen. Sedangkan NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor: Hortikultura sebesar 4,12 persen; Peternakan 1,48 persen dan Perikanan Tangkap 0,20 persen.

Dalam kegiatan tersebut, pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year [y-on-y] Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen [IHK] sebesar 106,11.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar 105,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,04 persen dengan IHK sebesar 106,69.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen; kelompok transportasi sebesar 2,04 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,61 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,45 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,86 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen.

Tingkat deflasi month to month [m-to-m] Provinsi Sumatera Selatan Bulan Juli 2024 sebesar 0,29 persen dan tingkat inflasi year to date [y-to-y] sebesar 0,35 persen. [AbV/red]

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB