Palembang Darurat Cagar Budaya!! 7 Tuntutan AMPCB, Ada yang Menarik

7 Tuntutan AMPCB Palembang

Atas hal tersebut, Vebri Al Lintani mendesak pemerintah kota Palembang menetapkan status “Palembang Darurat Cagar Budaya” dan kemudian membuat kebijakan dan melakukan tindakan darurat untuk pelestarian, pelindungan, pengembangan dan penyelamatan cagar budaya di Palembang sesuai mandat UU nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Palembang 11/2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 

“DPRD Kota Palembang untuk membentuk Pansus Darurat Cagar Budaya untuk pelindungan, pengembangan dan penyelamatan cagar budaya cagar budaya,” tegasnya. 

Ketiga, mendesak Pemkot Palembang segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya [TACB] yang baru dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan seperti arkeolog, antropolog, seniman, budayawan, dan arsitek. “Bukan seperti TACB sebelumnya yang didominasi oleh unsur ASN yang tidak kompeten sehingga tidak menghasilkan apa-apa kecuali dan APBD,” ujarnya. 

Meminta pihak Jaringan Kota Pusaka Indonesia [JKPI] agar meninjau-ulang dan mengoreksi H. Harnojoyo sebagai Ketua Presidium JKPI Periode 2022-2023. “Mendesak Pemerintah Kota Palembang segera memugar kembali gedung Balai Pertemuan [eks gedung societeit-KBTR] sebagai cagar budaya sesuai dengan kaidah UU 11/2010,” lanjutnya. 

Pemkot Palembang, ujar Vebri, segera mengganti TACB yang didominasi oleh unsur Pemerintah Kota  Palembang dan mandul produksi  dengan yang lebih kompeten. 

Mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan tidak merusak, menjual cagar budaya sesuai dengan mandat undang-undang No. 11 tentang Cagar Budaya. 

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya