Ke depannya, MK ingin menjalankan tiga langkah dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024 mendatang. Pertama, parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang.
“Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan. Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya,” tegas dia.
Ketiga, lanjut Hakim Saldi, masyarakat harus diberikan kesadaran dan pendidikan untuk menjauhi politik uang. Sosialisasi masyarakat itu, merupakan tanggung jawab pemerintah, parpol, hingga civil society.
“Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu,” kata dia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya







![DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan atau PKB Sumsel menyatakan kesiapan Musyawarah Cabang [Muscab] di seluruh kabupaten/kota, dijadwalkan pada 18 April 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260416-WA0024_copy_1250x657-225x129.jpg)





![DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan atau PKB Sumsel menyatakan kesiapan Musyawarah Cabang [Muscab] di seluruh kabupaten/kota, dijadwalkan pada 18 April 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260416-WA0024_copy_1250x657-129x85.jpg)




![Polda Sumatera Selatan [Polda Sumsel] melalui Biro SDM menunjukkan peran strategisnya dalam reformasi birokrasi daerah dengan memfasilitasi pelaksanaan Assessment Center untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi [JPT] Pratama Pemerintah Kota Prabumulih.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260415-WA0033_copy_623x331-360x200.jpg)
