MK Diminta Batalkan Pasal 515 UU Pemilu yang Melarang Golput

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini, aturan mengenai larangan tidak memilih dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 515 dipersoalkan oleh Pemohon bernama Jonatan Ferdy.

Terhadap permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 142/PUU-XXI/2023 ini, MK menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (9/11/2023) dengan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Adapun norma pasal a quo berbunyi sebagai berikut; Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam persidangan, Jonatan yang hadir tanpa didampingi kuasa hukum mengatakan pemidanaan terhadap tindakan mendaklarasikan atau mengajak warga negara untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya tidak lagi relevan. Ia menilai pasal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya