MK Diminta Batalkan Pasal 515 UU Pemilu yang Melarang Golput

Selain itu, Jonatan mendalilkan banyaknya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari Pemilihan Umum. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki seringkali menghambat mereka dalam mencoblos.

Misalnya tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas. Menurutnya, seharusnya penyampaian berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan seharusnya dilindungi sesuai dengan amanah Undang-Unadalah hak setiap warga negara dan bukan kewajiban yang harus dilindungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk itu, Pemohon berharap agar MK menyatakan bahwa Pasal 515 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai sebagaimana yang saat ini tertulis dalam teks UU Pemilu.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya