Menghapus Jejak Dekolonisasi Indonesia Terhadap Keraton Kuto Besak

Kolonisasi Kuto Besak

Pada masa VOC, pembangunan benteng-benteng menjadi masif, terutama untuk mengaman wilayah perdagangan dan ini banyak di Indonesia bagian Timur pada waktu VOC berkedudukan di Ambon seperti Benteng Nassau dan Belgica di Banda, Benteng Orange di Ternate.

Kemudian ketika pindah ke Batavia terdapat banyak benteng seperti Benteng Martelo, Benteng Hollandia, Benteng Noordwijk, Benteng Bommel, Benteng Meester Cornelis di Batavia. Termasuk juga Portugis mendirikan benteng seperti Benteng Formusa di Malaka, Benteng Sao Paolo di Ternate.

Selanjutnya ketika ada usaha fax neerlandica, perluasan wilayah kekuasaan, akibat pergantian VOC ke Pemerintah Kolonial Belanda. Terutama ketika perang Jawa, dilakukan kebijakan Bentengstelseel, siasat perang dengan membangun benteng pertahanan.

Maka muncul benteng-benteng pendam, seperti Benteng Ford Willem I di Semarang, Benteng van de Bosch di Ngawi atau Benteng van der Wicjk di Kebumen.

Sisa dari penaklukan terhadap pembesar pribumi juga menghadirkan benteng-benteng pertahanan. Yang tujuan utama untuk mengendalikan kuasa pribumi, seperti Benteng Vredeburg di Yogyakarta, Benteng Ford de Kock di Padang, dan Benteng Rotterdam di Makassar.

Lalu bagaimana di Palembang? setelah mengasingkan Sultan Mahmud Badaruddin I ke Ternate.

Kuasa Kesultanan Palembang Darussalam masih kuat, termasuk ketika mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom yang didudukan di Kuto Besak dan menjadikan Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai Susuhunan Husin Diauddin.

Oleh sebabnya, Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengendalikan dan mengontrolnya, berencana membangun benteng di bagian seberang ulu Kuto Besak. Benteng ini dinamakan Benteng Frederik.

Benteng Frederik yang akan dibuat di Kampung Kapiten 7 Ulu tersebut untuk mengawasi pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin IV yang bertahta di Kuto Besak.

Hal ini hampir serupa ketika Belanda membangun Benteng Vredenburg untuk mengawasi Kraton Ngayogyakarta.

Namun menjelang Benteng Frederik mulai dibangun, van Sevenhoven selaku komisaris Palembang merekomendasikan ke Gubernur Jenderal van der Cappelen agar Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom diasingkan ke Batavia lalu dipindahkan ke Menado.

Termasuk Susuhanan Husin Diahuddin yang diasingkan ke Banda Naire. Keduanya yang semula dimaksudkan Belanda sebagai pemerintahan boneka dalam mengontrol para bangsawan, justru mengadakan amuk pada Belanda di Palembang.

Selanjutnya, Van Sevenhoven juga merekomendasikan agar kesultanan Palembang dihapuskan pada 25 Oktober 1825.

Bersamaan dengan itu, kekosongan Kuto Besak akibat diasingkannya Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom.

Membuat Pemerintah Belanda mengurungkan niat membangun Benteng Frederik dan menjadikan Kuto Besak sebagai ganti Benteng Frederik.

Sehingga pada awal tahun 1826, sistem pemerintahan di Keresidenan Palembang berubah. Pemerintah sipil disokong militer.

Artinya, pengganti J.C Reijnst ditunjuk HS Van Son sebagai Residen Palembang pemegang pemerintahan sipil dibantu oleh Perdana Menteri Pangeran Kramadjaja untuk urusan sipil pribumi.

Perkuatan pemerintahan sipil selanjutnya ditunjuk Letnan Kolonel A.F. Kirst sebagai kepala militer Keresidenan Palembang. Kekuatan militer yang ditugaskan di Palembang pada tahun 1826 sebanyak 46 personil militer yang ditempatkan di Kuto Besak.

Dengan demikian, sejak saat itu, Kuto Besak dari bangunan kraton berubah menjadi benteng yang diduduki pemerintahan militer Belanda.

Pemerintahan militer Keresidenan Palembang bagian dari Departemen van Oorlog Pusat. Dibawahnya ada pemegang operasi yang dikepalai oleh kapiten atau letnan atau intendant dengan korps artillerie, korps genie, korps militaire administratie, dan korps militaire geneeskundige dients.

Tujuan utamanya adalah mengamankan daerah-daerah uluan yang masih bergolak, seperti di Pasemah dan Komering.

Kuto Besak sebagai benteng selanjutnya tata bangunan disesuaikan dengan keperluan bangunan administrasi militer. Awalnya dalem masih difungsikan sebagai kantor Letnan Kolonel AF Kirst.

Namun harem diruntuhkan dan dirombak menjadi kantor kepala korps. Sedangkan keputren dan kolam diratakan dan dibangun asrama barak militer.

Sehingga sejak saat ini, kuto besak hilang ciri kraton dan berubah menjadi benteng militer.

Sepanjang masa kolonial Belanda ada beberapa kali renovasi didalam Kuto Besak, termasuk dalem dirubah dan menjadi kantor administrasi militer Keresidenan Palembang.

Pewarisan sebagai benteng militer terus berlanjut ke masa pendudukan Jepang. Kuto Besak dijadikan sebagai kantor kepala pemerintahan militer (gunseikan) Palembang yang dijabat oleh gunseikanbu Residen Militer Matsuki.

Sedangkan Kuto Lamo (eks Kantor Residen) dijadikan kantor kepala koordinator pemerintahan sipil (gunseibu) Palembang yang dijabat oleh seorang Syu-Cookan Letnan Jenderal Myako Tosio.

Artinya, ketika masa pendudukan Jepang di Palembang, Kuto Besak tetap dijadikan benteng militer seperti masa kolonial Belanda.

Pada masa revolusi fisik, 1945-1949, Kuto Besak tetap terpenjara sebagai benteng ketika Amacab sebagai pasukan sekutu dibawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichel menempati Kuto Besak.

Setelah Sekutu pergi dari Palembang 9 November 1946, tentara Belanda NICA tetap menjadikan Kuto Besak sebagai benteng sampai pengakuan kedaulatan akhir 1949.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya