KSP: Perbaikan UU Cipta Kerja Tidak Mengubah Substansi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, kata dia, mengatur berbagai hal, di antaranya tentang metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan. Guna memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, pembuatan perundang-undangan secara elektronik, hingga kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

“Terkait dengan partisipasi publik, kami akan dorong dan lakukan supaya masyarakat tidak lagi skeptis terhadap UU Cipta Kerja. Kita pastikan itu,” ujarnya.

Moeldoko menjelaskan pemerintah telah berupaya keras untuk menarik banyak investor agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia berharap kedatangan investor tersebut dapat membuka lapangan kerja.

“Terkait dengan itu untuk menjaga iklim investasi yang baik dibutuhkan stabilitas politik efisiensi birokrasi, dan kepastian dalam berbagai hal. Dengan UU Cipta Kerja ini, kita memberikan kepastian-kepastian itu, seperti kepastian izin usaha dan lainnya,” katanya. (JFA)

Halaman : 1 2