Selain itu, Indra mengatakan, perempuan-perempuan di desa juga terus didorong untuk mampu menyuarakan pendapatnya dalam berbagai forum.
“Kami terus dorong agar perempuan di tingkat desa bisa ikut bersuara di musyawarah perencanaan pembangunan agar aspirasi mereka bisa ikut dibawa dan kepentingan mereka bisa terakomodir di rencana program pembangunan di tingkat desa. Salah satu contohnya, di Nusa Tenggara Barat ada Sekolah Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, sehingga mereka bisa ikut masuk ke musyawarah serta turut dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa. Saya rasa ini perkembangannya cukup baik,” tutur Indra.
Tidak hanya kekerasan, perempuan Indonesia, termasuk perempuan kepala keluarga juga menghadapi tantangan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, utamanya perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, lebih dari 50 persen UMKM yang ada di Indonesia, dikelola oleh perempuan.
“Memang dalam masa pandemi ini banyak tantangan yang dihadapi, misalnya terkait permodalan, penurunan penjualan, kebijakan pembatasan yang menghambat distribusi, kesulitan bahan baku, menurunnya produksi, dan lain sebagainya,” ujar Indra.