FAML Tuntut Transparansi Alokasi Dana CSR PUSRI

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Ratusan massa yang menamakan Forum Aliansi Masyarakat Lingkungan (FAML) PT Pupuk Sriwijaya melakukan aksi demo di halaman DPRD Provinsi Sumsel, Senin (16/11/2020).

Aksi massa meminta DPRD membentuk tim investigasi terpadu dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat lingkungan untuk mengklarifikasi kebijakan-kebijakan PT Pusri yakni pertama tentang transparansi proporsi pengalokasian dana CSR untuk kepentingan warga lingkungan.

Massa aksi menuntut kompensasi kerugian sosial budaya dan ekonomi bagi warga lingkungan terdampak polusi PT Pusri sebesar Rp5 juta per orang dari 4 wilayah kelurahan lingkungan di sekitar kawasan.

Setelah massa aksi melakukan orasi, beberapa perwakilan massa melakukan dialog dengan manajemen PT Pusri dengan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel bertempat di Ruang Rapat Musyawarah DPRD Sumsel.

Ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu Sumsel Ir Suparman Romans mengungkapkan, setelah dilakukan dialog yang difasilitasi DPRD Provinsi Sumsel, PT Pusri akan mengakomodir aspirasi masyarakat yang langsung dihandle Komisaris Pusri.

“Insya Allah dalam waktu singkat akan dibuat formasinya, terkait pengalokasian CSR dan rekrutmen tenaga kerja. Yang dirasakan saat ini tidak proporsional, karena sangat kecil peluang masyarakat lingkungan bisa bekerja di Pusri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suparman, iklim usaha kecil bagi masyarakat di sekitar lingkungan agar dikembalikan lagi.

“Misalnya paket pekerjaan taman Pusri saat ini dikelola pemegang pemodal besar dengan sistem tender. Itu kita minta dikembalikan lagi dengan sistem paket kecil dengan penunjukkan langsung (PL),” bebernya.

“Dalam pertemuan dengan Pusri, itu kesempatan kita agar ada solusi yang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar Pusri,” katanya.

Ketika ditanya terkait limbah dari PT Pusri, Suparman menerangkan, itu menjadi komitmen Pusri.

“Pusri harus memahami hak dan kewajibannya. Ada tanggung jawab Pusri dengan masyarakat di sekitar lingkungan Pusri. Dalam pertemuan tadi ada kesepakatan dengan Pusri agar lebih care dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi dengan konsep konsep yang akan direalisasikan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati menuturkan, unjuk rasa itu adalah penyampaian secara protokoler.

“Kalau diajak berdialog. Apa yang disampaikan tentunya mendapat respon dari PT Pusri yang akan ditindaklanjuti. Sehingga DPRD Sumsel hanya memfasilitasi dan menjembatani pertemuan itu,” ungkapnya

“Karena bagaimanapun juga keberadaan PT Pusri sebagai BUMN di Sumsel khususnya di Palembang memang harus ada efek yang baik untuk lingkungan sekitar. Baik untuk Palembang pada khususnya dan Sumsel secara umum,” tambah Anita.

Hari ini, telah di dengarkan dari Direksi diwakili komisaris sudah menjanjikan untuk melakukan pertemuan dengan aliansi untuk membahas lebih lanjut. “Berharap semua perusahaan yang di Sumsel untuk bermanfaat khususnya bagi lingkungan sekitar umumnya bagi rakyat Sumsel. Baik BUMN, BUMD, Perusahaan swasta itu harus ada manfaat untuk masyarakat Sumsel,” tutup Anita.

Laporan Akip – Editor Abror Vandozer