Bangunan Ruko Milik Afat di Demang Lebar Daun Terancam Dibongkar 3×24 Jam

- Jurnalis

Rabu, 11 Maret 2026 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bangunan ruko milik pengusaha Robi Hartono alias Roni atau Afat berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Bangunan ruko milik pengusaha Robi Hartono alias Roni atau Afat berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Bangunan ruko milik pengusaha Robi Hartono alias Roni atau Afat berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun dipastikan tak memiliki izin dan terancam dibongkar Pemerintah Kota Palembang dengan tenggat waktu 3×24 jam.

Kasat Pol-PP Palembang, Dr Herison SIP SH MH melalui Kabid Penegakan Peraturan Perundang-udangan Daerah [PPUD], Budi Ritonga SSTP MSi mengatakan persoalan bangunan Afat sudah ditindaklanjuti dengan penyegelan, namun usai dilakukan segel, ternyata ada oknum yang diduga merusak segel tersebut.

“Perusakan segel tersebut sudah kami laporkan ke pihak berwajib melalui Kasi Lidik Satpol PP, pada 19 Februari 2026, LP/B/602/II/2026/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumatera Selatan” ujarnya kepada WIDEAZONE.com pada Rabu 11 Maret 2026.

Usai laporan, ungkap Kabid PPUD, besoknya bapak Wawako Prima Salam langsung terjun ke lapangan [lokasi] untuk menindaklanjuti. “Hasil tinjauan itu, Wawako menginstruksikan untuk mengawal terus permasalahan dan melakukan penyegelan ulang,” katanya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Dalam persoalan ini, pihak PUPR meminta untuk melakukan peninjauan ulang kembali terhadap bangunan melalui suratnya dengan hasil kajian tata ruang tertanggal 4 Maret 2026, nomor 604/72/DPUPR-SB/III/2026, menjelaskan bahwa [bangunan] melanggar garis sempadan bangunan dan pagar.

Berkaitan itu, Satpol-PP melakukan tindak lanjut berupa pemberitahuan surat Wali Kota Palembang akan melakukan pembongkaran dan penertiban. “Namun, dalam kaitan surat tersebut masih dalam proses administrasi penandatanganan Bapak Wali Kota Palembang, di antaranya surat pemberitahuan, SK Wali Kota, dan surat tugas,” sebutnya.

Soal waktu pembongkaran, Satpol-PP Palembang masih menunggu proses tandatangan [Wali Kota] , yang didasari dari bagian hukum Satpol-PP.

Apabila surat sudah diteken, maka pihak Pol PP akan menyerahkan surat tersebut kepada bersangkutan [Afat].

Dijelaskan dia, dalam tungan surat tersebut terdapat tengggat waktu bahwasanya apabila [surat] sudah diterima, maka estimasi 3×24 jam, bersangkutan harus membongkar sendiri bangunannya di garis sempadan bangunan dan garis jaringan pipa gas.

Baca Juga:  Fakta Terungkap di Persidangan Usai 15 Tahun Warga Kenten Raya Tercekik Krisis Air Bersih Tirta Betuah

“Mengapa demikian? Tentunya pihak Satpol-PP dalam penindakan tersebut telah berproses, sebelum dan pasca,” tukasnya.

Sementara, Plt Kadis PUPR Palembang Yudha Fardyansyah, berujar bangunan Afat tidak ada izin dan melanggar garia sempadan bangunan dan pagar, sehingga ada mekanismenya.

Menurut Yudha, dari hasil telaah pihaknya, rencana bangunan lima pintu tersebut tidak berizin dak melanggar, sehingga harus dibongkar.

“Hasil rapat, kami buat telaah buat kajian saja, berapa yang dilanggarnya dan berapa sisa bangunannya itu saja. Kami sudah sampaikan ke Satpol PP untuk ambil tindakan,” ujarnya.

Ditambahkan Yudha, untuk pembongkaran itu sesuai aturan yang ada, Pemkot memberikan waktu 3×24 jam kepada pemilik, untuk membongkar sendiri bangunannya.

Laporan/Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:38 WIB

CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Berita Terbaru