Aliansi untuk Keadilan Sebut Putusan Hakim Janggal, “Debi Bebas”

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Perkara nomor 1168/Pid.Sus/2021/PN Plg yang telah diputuskan Majelis Hakim oleh pada hari Kamis, 06 Januari 2022, massa Aliansi untuk Keadilan mendatangi Pengadilan Negeri Palembang, Senin [10/1/2022].

Mereka [Aliansi untuk Keadilan] dalam orasinya menuntut ditegakkannya keadilan yang setinggi-tingginya terhadap keputusan hakim yang berbeda [janggal] dalam kasus perkara kepemilikan narkotika terhadap empat terdakwa. 

“Kami meminta keadilan untuk saudara Debi Destiana. Menurut kami keputusan terhadap Debi itu tidak adil karena diduga adanya indikasi dua hakim bermain,” ungkap Koordinator Aksi Edy Susilo dalam keterangannya ke pada awak media, Senin [10/1] usai melakukan orasi. 

Dijelaskan Edy, kita menginginkan adanya tindakan tegas terhadap hakim tersebut, ini aneh? Ada tiga hakim saat itu, yang satu menyatakan bahwa Debi ini tidak bersalah dan yang kedua bisa memutuskan bersalah. 

Di sini, seolah olah disunting opinion di dalam putusan ini, kami minta keadilan yang setegas tegasnya. “Fakta fakta persidangan menunjukkan bahwa dia [Debi] tidak bersalah. Kami tidak membela para pelaku narkoba, namun menuntut ditegakkannya keadilan,” tegas Edy. 

Beliau ini [Debi], ujar Edy adalah seorang honorer di salah satu Rumah Sakit di Palembang, dan dia itu Bidan. “Keputusan ini seolah-olah dipaksakan, sehingga kami menuntut Debi untuk dibebaskan. Kita akan melakukan banding, akan membahas ke Mahkamah Agung serta ke Komisi III DPR RI,” tegasnya. 

Sementara, Hakim Pengadilan Negeri, M Efrata Happy Tarigan menyampaikan silakan untuk menempuh upaya hukum bandingbagi terkait persoalan tersebut, kan perkara ini telah diputus.

“Terkait kejanggalan, tuangkan tuntutan di dalam memori bandingnya, dan akan dinilai oleh Hakim Banding itu. Nah kalo itu memang terbukti menurut Hakim Banding bisa saja perkara ini dibebaskan namun jika tidak terbukti bisa diperberat,” terangnya. 

Kita tidak bisa menilai perkara ini, sambung Efrata, karena belum berkekuatan hukum jadi masih proses dalam penilaian dalam tingkat banding jika diajukan upaya hukum banding. “Namun jika tidak dalam upaya banding dalam tempo waktu tujuh hari maka putusan ini berkekuatan hukum tetap,” jelasnya. 

Di lain pihak, Humas Pengadilan Tinggi Efran Basuning SH MHum menyatakan kita menerima perkara banding tentu mendapat prioritas utama dan tidak membeda-bedakan.

“Tentu hal ini kita sikapi sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai memori banding dari kuasa hukum yang bersangkutan,” tutur Basuning singkat usai menerima ajuan Banding dari Kuasa Hukum Debi Destiana. 

Halaman : 1 2 Selanjutnya