Miliaran Aset Milik Pemprov Sumsel Diselamatkan, ini Pesan Kajati Yulianto

- Jurnalis

Senin, 25 November 2024 - 21:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel] telah melakukan penandatanganan berita acara penitipan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan [YBS] berupa tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang dan asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel] telah melakukan penandatanganan berita acara penitipan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan [YBS] berupa tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang dan asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel] telah melakukan penandatanganan berita acara penitipan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan [YBS] berupa tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang dan asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta.

Penandatanganan tersebut dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khsusu Kejati Sumsel dengan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah [BPKAD] Provinsi Sumsel dengan diaksikan Kajati Dr Yulianto SH MH bersama Penjabat Gubernur Elen Setiadi SH MSE dan dihadiri para Asisten, Koordinator, Kabag TU, perwakilan Kasi, Tim Penyidik Kejati beserta jajaran dari Pemprov.

“Bahwa penegakan hukum harus memberikan dampak bagi masyarakat khusunya di bumi Sriwijaya,” ungkap Kajati Dr Yulianto dalam keterangan tertulis pada Senin 25 November 2024.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Tujuan penegakan hukum, kata Kajati, untuk menciptakan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, yang mana sebagai ujung tombak pemerintah di provinsi, kotak/kabupaten maupun BUMN dan BUMD. “Atas dasar itulah penegakan hukum dilakukan Kejati Sumsel harus menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya.

“Salah satu perkara dalam penyidikan adalah penjualan aset YBS. Setelah ditelusuri Tim Penyidik Pidsus merupakan aset milik Pemprov Sumsel sejak tahun 1951, dan sudah tidak tercatat lagi di aset Pemprov,” urainya.

Aset tersebut antara lain berupa asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo Jogjakarta dengan nilai aset sebesar Rp 10. 628.905.000, aset tanah di Jalan Mayor Ruslan Palembang dengan nilai aset sebesar Rp17.242.400.000, serta aset tanah dan bangunan di Jalan Purnawarman Kota Bandung, Jawa Barat dengan nilai aset Rp69.390.000.000.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

“Penitipan barang bukti sejumlag aset tersebut kepada Pemprov Sumsel, diharapkan agar dikelola dan dirawat dengan baik atau jika dilelang maka uangnya dapat masuk ke negara sehingga PAD [pendapatan asli daerah] bisa meningkat dan bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk masyarakat sehingga cita-cita untuk kesejahteraan masyarakat,” tukas Kajati Yulianto.

Sementara, Pj Gubernur Elen Setiadi mengapresiasi Kejati Sumsel beserta jajarannya dalam penyelamatan aset milik Pemprov Sumsel.

Pj Gubernur Elen juga mengimbau terhadap jajarannya untuk melakukan pengelolaan aset yang benar dan serius.

Selain itu, Pj Gubernur Sumsel memberikan penghargaan kepada Kajati Sumsel atas keberhasilannya mengungkap hingga penyelamatan aset. [Abror Vandozer]

Berita Terkait

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal
Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama
Korupsi Lampu Jalan Palembang, Dua Tersangka Ditahan! Kerugian Negara Rp3,07 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terbaru