Pasca Serangan ‘Ransomware’ Menkopolhukan Pastikan PDNS 2 Normal Kembali

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Pasca serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara [PDNS] 2, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan [Menko Polhukam] Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan publik tersebut kembali normal pada Juli ini.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini,” kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi [rakor] pada Senin 1 Juli 2024, di Jakarta.

Hadi mengatakan, saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di PDN yang berlokasi di Batam.

“Kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Polhukam meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya untuk melakukan back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” tegasnya.

Hadi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.

“Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud sehingga tidak penuh yang ada data yang ada di PDN,” ujarnya.

Selain itu, Menko Polhukam berujar, Badan Sandi dan Siber Negara [BSSN] akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team [CSIRT] yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.

“Kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tandasnya. [red/setkab]