Ganti Nama Baru Wacana, Pengamat: Garuda Identitas Negara

PENGAMAT Sosial dan Politik Bagindo Togar mengatakan isu pemerintah bakal mengganti nama PT Garuda Indonesia [Persero] Tbk dengan PT Pelita Air Service [PAS], baru sebatas wacana.

“Lantaran, sulitnya memulihkan secara permanen kondisi keuangan Garuda yang terlalu lama menjadi momok dan bancakan di era orde baru hingga era reformasi sekarang  tidak pernah beres. Khususnya dalam tata kelola finansialnya bobrok, di samping terdapat perilaku perilaku manajemen yang koruptif dari waktu ke waktu,” ungkap Bagindo, Minggu [31/10/21].

Dikatakan Bagindo, bahkan di jaman pemerintahan saat ini mencoba untuk membenahi BUMN ini ternyata belum berhasil juga! Tapi mungkin salah satunya adalah memangkrakkan dan membangkrutkan Garuda.

“Jika terjadi, maka secara otomatis kewajiban kewajiban BUMN terhadap pihak ketiga banyak dipotong, diringankan dan dipangkas dan tidak menjadi beban Negara,” jelasnya.

Namun persoalannya, ujar Bagindo, Garuda ini bukan hanya menjadi nama maskapai penerbangan Nasional yang tersohor saja tapi menyangkut suatu identitas dan simbol nama Negara, tapi kan ini kan hanya suatu wacana adanya pengalihan terhadap Pelita, karena dinilai tergolong sehat dalam pengelolaan maskapai tapi perlu diingat maskapainya tidak banyak.

Katakanlah wacana ini serius, namun perpindahan dari Garuda menjadi Pelita tidak mudah. Sikap Menteri BUMN Erik Tohir merupakan ‘Warning’ kepada manajemen dan komisaris Garuda, di mana selama 10 tahun ini tidak pernah serius dalam mengelola sehingga merugi mendera BUMN ini.

“Mudah mudahan dari wacana tersebut dijadikan suatu tindakan untuk mereshufle komisaris, direksi, direksi operasional, staf khusus terkait, staf direksi, hingga staf komersialnya,” imbuhnya.

Menurut Bagindo tindakan yang paling tepat tidak perlu mengganti nama Garuda menjadi Pelita, sebab jika yang menjadi persoalannya adalah keuangan maka Pelita dapat menjadi pendamping, namun yang paling tepat adalah membenahi secara menyeluruh tata kelola manajemennya secara revolusioner.

Bila perlu untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan Garuda, kita tarik dari ahli ahli manajemen profesional maskapai dari negara Negara lain seperti Eropa, Hongkong, dan Amerika. Mengapa? Untuk memberikan dampak yang baik namun Komisaris serta kendali tetap berada di tangan Negara kita. “Penerapan tersebut jika diperlukan dapat diterapkan untuk 10 tahun dulu sembari melihat progres pencapaian,” ujarnya.

Penyakit Kronis Garuda

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Minggu [24/10] mengatakan penyakit Garuda sudah sangat kronis salah satunya berkaitan dengan kondisi Keuangan.

Utang Garuda Indonesia sudah mencapai Rp70 triliun sampai dengan semester 2021, dari total utang itu, Rp12,8 triliun telah mendapat keringanan dari 11 debitur seperti dilansir dari CNN Indonesia melalui Wideazone.com Minggu [31/10].

Akibat didera utang, sejumlah gugatan PKPU dilayangkan terhadap Garuda ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang diajukan Mitra Buana Koorporindo dan My Indo Air Lines.

Arya menuturkan tumpukan utang Garuda juga dilanda masalah keuangan pasalnya, karena Garuda tercatat membukukan kerugaian mencapai US$ 898,65 juta atau 12,8 triliun pada semester 2021.

Ia juga menyebutkan factor tersebut dipicu buruknya kinerja perusahaan oleh salah kelola yang dilakukan manajemen di masa lalu dan diperparah dengan pandemic COVID-19.

Penulis Abror Vandozer | Editor Abror Vandozer