WIDEAZONE.com, ASAHAN | Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada hari Senin 30 Maret 2205, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
Kegiatan penyerahan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, SE MSi Ak CA CFrA CPA [Aust] CSFA ACPA GRCP GRCA ERMAP, serta Bupati Nias Selatan, Bupati Madina, Bupati Toba, Walikota Tebing Tinggi, Walikota Binjai, Wakil Bupati Deli Serdang, Wakil Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, unsur OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa penyerahan LKPD bukan semata-mata untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP], melainkan sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat sasaran.
“Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung pada keberhasilan program pembangunan daerah dan berharap BPK RI Perwakilan Sumut dapat terus memberikan bimbingan serta pendampingan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2025 tepat waktu.
Ia menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP] dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“BPK telah melaksanakan pemeriksaan interim terhadap seluruh daerah di Sumatera Utara sebagai bagian dari proses evaluasi awal,” ujarnya, menambahkan bahwa capaian opini WTP yang telah diraih diharapkan dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, doa, kemudian penyerahan LKPD oleh Bupati Asahan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, diikuti dengan sambutan dan pidato.
Laporan Subhan Hadi Darmawan


![Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada hari Senin 30 Maret 2205, bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260330-WA0014_copy_778x469.jpg)
![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-225x129.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-225x129.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)


![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-129x85.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-129x85.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-129x85.jpg)




![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

