Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang: Proyek Mitigasi Banjir Terjebak dalam Ketidakpastian

- Jurnalis

Senin, 5 Januari 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Focus Group Discussion [FGD] bertajuk “Kupas Tuntas Kolam Retensi Simpang Bandara” yang digelar dan diinisiasi oleh Ketua SDA Watch Dedek Chaniago SH di Kopi Darata, Minggu 4 Januari 2026.

Focus Group Discussion [FGD] bertajuk “Kupas Tuntas Kolam Retensi Simpang Bandara” yang digelar dan diinisiasi oleh Ketua SDA Watch Dedek Chaniago SH di Kopi Darata, Minggu 4 Januari 2026.

W8DEAZONE.com, PALEMBANG | Pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, kembali menjadi sorotan publik.

Proyek strategis yang diharapkan menjadi salah satu solusi pengendalian banjir Kota Palembang ini justru terjebak dalam pusaran polemik berkepanjangan.

Mulai dari persoalan ganti rugi lahan, dugaan kerugian negara, hingga proses hukum yang tak kunjung menemui ujung, sementara kebutuhan masyarakat akan mitigasi bencana semakin mendesak.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion [FGD] bertajuk “Kupas Tuntas Kolam Retensi Simpang Bandara” yang digelar dan diinisiasi oleh Ketua SDA Watch Dedek Chaniago SH di Kopi Darata, Minggu 4 Januari 2026. Sejumlah pakar lintas disiplin—hukum, kebijakan publik, lingkungan, hingga hidrologi—hadir membedah persoalan yang dinilai terlalu lama dibiarkan menggantung.

Kebijakan Ada, Implementasi Mandek

Pengamat Sosial Politik, Dr Tarech Rasyid, MSi, menilai tersendatnya pembangunan kolam retensi patut dipertanyakan. Menurutnya, secara kebijakan, konsep pembangunan sudah tersedia dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Kalau memang ada persoalan investigasi BPK, silakan proses secara hukum. Tapi ini sudah diperiksa Kejaksaan dan Kepolisian, kok terlalu panjang? Ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Baca Juga:  Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk

Ia menegaskan bahwa problem ganti rugi seharusnya tidak lagi menjadi alasan utama. Justru yang lebih krusial adalah kejelasan arah kebijakan pemerintah: apakah proyek ini akan diteruskan, dipindahkan, atau dihentikan sama sekali.

Focus Group Discussion [FGD] bertajuk “Kupas Tuntas Kolam Retensi Simpang Bandara” yang digelar dan diinisiasi oleh Ketua SDA Watch Dedek Chaniago SH di Kopi Darata, Minggu 4 Januari 2026.
Focus Group Discussion [FGD] bertajuk “Kupas Tuntas Kolam Retensi Simpang Bandara” yang digelar dan diinisiasi oleh Ketua SDA Watch Dedek Chaniago SH di Kopi Darata, Minggu 4 Januari 2026.
“Yang dibahas terus hulunya, sementara hilirnya mau diapakan? Kalau masyarakat ingin pembangunan dilanjutkan, itu harus menjadi dasar keputusan,” tegasnya.

Perspektif Negara Hukum dan Transparansi

Dari sudut pandang hukum tata negara, Dr [c] Dedeng Zawawi SH MH, menekankan prinsip Rechtmatigheid van het Bestuur, yakni setiap tindakan pemerintah wajib berlandaskan hukum.

Ia menyebut, berdasarkan opini yang berkembang dan temuan BPK, penetapan ganti rugi lahan yang mengacu pada NJOP—atau setidaknya mendekati—telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara.

“Jika dilihat dari aspek transparansi, aktivitas pemerintah seharusnya bisa diakses publik. Wali Kota sebelumnya dan saat ini idealnya memiliki visi yang sama untuk melanjutkan program ini demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Baca Juga:  Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Sejumlah para pakar/ahli meliputi, Prof Dr Faisal Berlian SH MA MSi [pakar hukum pidana], Dr Tarech Rasyid MSi [pengamat sosial politik], Bagindo Togar [pengamat kebijakan politik], Dr [c] Dedeng Zawawi SH MH [pakar hukum tata negara/HTN], Yopihe Baratha SH MH [pakar hukum perdata], Juardan Gultom SH MH [praktisi hukum], Anto Narasoma [senior jurnalis], Anwar Sadat ST [pakar lingkungan hidup], Prof Dr Ir Achmad Syarifudin MSc [ahli hidrologi dan hidrolika], Ali Goik [aktivis lingkungan], Dede Chaniago SH [Ketua Relawan Biru] dan KJPP <span;>Dr [ek] Dr [hk] Dr [min] Henricus Judi Adrianto, SE MEc MH MM MCIArb CIB MAPPI.
Sejumlah para pakar/ahli meliputi, Prof Dr Faisal Berlian SH MA MSi [pakar hukum pidana], Dr Tarech Rasyid MSi [pengamat sosial politik], Bagindo Togar [pengamat kebijakan politik], Dr [c] Dedeng Zawawi SH MH [pakar hukum tata negara/HTN], Yopihe Baratha SH MH [pakar hukum perdata], Juardan Gultom SH MH [praktisi hukum], Anto Narasoma [senior jurnalis], Anwar Sadat ST [pakar lingkungan hidup], Prof Dr Ir Achmad Syarifudin MSc [ahli hidrologi dan hidrolika], Ali Goik [aktivis lingkungan], Dede Chaniago SH [Ketua Relawan Biru] dan KJPP <span;>Dr [ek] Dr [hk] Dr [min] Henricus Judi Adrianto, SE MEc MH MM MCIArb CIB MAPPI.
Dedeng menilai, karena proyek ini telah menjadi polemik publik, Pemkot Palembang berkewajiban menjelaskan secara terbuka kendala yang dihadapi agar perdebatan tidak berlarut-larut.

Palembang dan Keniscayaan Banjir

Sementara itu, Prof Dr Ir Achmad Syarifudin MSc, ahli hidrologi dan hidrolika, mengingatkan bahwa Palembang secara geografis dikelilingi oleh sistem sungai, sehingga risiko banjir adalah keniscayaan.

“Palembang tidak akan pernah bebas banjir. Yang bisa dilakukan adalah mengelola dan meminimalkan dampaknya dengan pendekatan berbasis data dan kearifan lokal,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kolam retensi tidak bisa berdiri sendiri. Perbaikan sistem drainase harus menjadi satu kesatuan kebijakan pengendalian banjir. Ia bahkan menyinggung pembangunan infrastruktur besar seperti LRT yang dinilai tidak sepenuhnya memperhatikan alur aliran air, sehingga memicu genangan di sejumlah titik.

“SDM yang menangani persoalan ini harus sesuai keilmuannya, bukan asal ditempatkan,” ujarnya.

Selanjutnya “Tai Mata” di Gerbang Kota….

Berita Terkait

Ratu Dewa Resmikan Laboratorium Masyarakat: Deteksi Dini Penyakit
Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1
Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Ratu Dewa Resmi Buka Charming Events of Palembang 2027, Dorong Pariwisata Mendunia
Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:51 WIB

Ratu Dewa Resmikan Laboratorium Masyarakat: Deteksi Dini Penyakit

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 17 November 2026 - 08:25 WIB

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1

Jumat, 13 November 2026 - 18:49 WIB

Ratu Dewa Resmi Buka Charming Events of Palembang 2027, Dorong Pariwisata Mendunia

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat

Berita Terbaru

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Sport News

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Senin, 16 Nov 2026 - 07:24 WIB