Wagub Mawardi Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan 9 Fraksi

Terkait Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan jawaban Gubernur Sumsel terkait pemandangan umum fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2022.

Jawaban itu disampaikan pada Rapat Paripurna XLIII (43) DPRD Provinsi Sumsel, Kamis [18/11].

Sedikitnya, beberapa poin dijelaskan sebagai jawaban kepada 9 fraksi yang sebelumnya telah menyampaikan pemandangannya seperti terkait pemerataan perbaikan infrastruktur, pajak, upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, pengentasan kemiskinan dan poin penting lainnya.

“Kita sangat berterima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan legislatif ini. Jawaban ini untuk memaparkan kebijakan yang akan dilakukan melalui raperda tersebut,” kata Mawardi.

Menurutnya, pemandangan dari fraksi-fraksi DPRD akan memaksimalkan jalannya kebijakan yang akan dilakukan tersebut.

“Sehingga kebijakan melalui Raperda tersebut dapat lebih optimal dan visi misi untuk memajukan Sumsel ini terus terwujud,” terangnya.

Dia juga menjelaskan, Pemprov Sumsel akan terus menyeimbangkan dalam pengalokasian anggaran.

“Artinya anggaran ini tidak hanya terserap dengan baik tapi juga efektif. Termasuk juga dalam hal mewujudkan pembangunan yang merata hingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” jelasnya.

Pada rapat paripurna sebelumnya, 9 fraksi DPRD Sumsel telah menyampaikan pemandangannya. Salah satunya Fraksi Partai Nasdem. Juru bicara Fraksi Partai Nasdem mengatakan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun masa anggaran yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

Fraksi Partai Nasdem berharap kondisi perekonomian daerah yang stabil tetap terjaga pada tahun 2022, melaui sinergi antara kebijakan fiskal yang moneter didukung dengan sektor rill, meskipun di tengah pemulihan pasca pandemi COVID-19. 

“Namun dengan demikian kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2022, mohon kiranya penjelasan dan tanggapan atas kondisi  pemulihan ekonomi tersebut. APBD Tahun anggaran 2022 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, dan penganggaran berdasarkan atas pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dan penanganan COVID-19,” tuturnya. 

Dilain pihak, berkenaan dengan belanja daerah Fraksi PKB berpesan Pemprov Sumsel senantiasa konsisten dan dengan RPJMD dan akan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, salah satu prioritas pertama adalah penguatan konektivitas infrastruktur dan energi. 

“Kami dari fraksi PKB berharap Raperda ini nantinya akan menjadi Perda yang akan menjawab kebutuhan, sehingga APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumsel dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumsel,” ungkapnya.