Wabup OKI Unggah Kesadaran Penerima PKH yang Telah Berkecukupan Undur Diri

- Jurnalis

Kamis, 14 Februari 2019 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, KAYUAGUNG — Wakil Bupati Ogan Komering Ilir HM Djakfar Shodiq menggugah kesadaran masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini telah berkecukupan secara ekonomi untuk mengundurkan diri dari kepesertaan.

“Sengaja kita sambangi keluarga mampu namun masih terdaftar dalam peserta PKH. Kita menggugah warga untuk merelakan kepesertaannya dengan sukarela,” jelas Wabup

Mantan anggota Legislatif ini mengatakan, dengan upaya pendekatan ini, nantinya akan bergulir kepada masyarakat yang memang layak menerima PKH.

“Program ini harus tepat sasaran. Setelah kita menyambangi warga, ternyata responnya juga diterima dengan baik. Bahkan ada sejumlah warga yang memang lebih dulu merencanakan pengunduran diri,” terangnya.

Djakfar Shodiq juga mengatakan, mekanisme untuk masyarakat yang telah mengundurkan diri selanjutnya dapat dicatat pendamping PKH.

“Tinggal diurus proses administrasi oleh pendamping. Bukan itu saja, keikhlasan warga ini kita apresiasi dengan mengundang sekaligus pemberian penghargaan minggu depan,” ungkapnya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI, Amiruddin mengungkapkan sosialisasi ini merupakan tahap awal dalam memberikan kesempatan kepada penerima kategori mampu untuk berbagi kesempatan dengan warga yang memang layak menerima.

Masih menurut Amirudin, mengenai pemasangan stiker ini sendiri, masih berupa wacana, tetapi dengan terlebih dulu melihat hasil dari sosialisasi yang tengah berlangsung.

“Langkah awalnya dimulai sosialisasi oleh Pak Wabup di Kayuagung selanjutnya akan dilakukan di kecamatan lain. Syukur-syukur hanya dengan sosialisasi banyak yang tergugah hingga kita tidak perlu tempel stiker dirumah-rumah penerima PKH” ungkapnya.

Carut-marut masalah PKH ini sendiri disebabkan banyak faktor. Ia mengatakan salah satunya, selain penerima yang tidak tepat sasaran, juga diakibatkan penyaluran untuk membantu masyarakat yang tidak mampu ini berdasarkan basis tahun 2011.

“Kuota penerima PKH di OKI saat ini mencapai 36 ribu penerima. Data yang dipakai penyaluran PKH saat ini berdasarkan basis tahun 2011 lalu,” jelasnya.

Dirinya mengakui, berbagai pengaduan masyarakat diperkirakan memakai data lama. Ia yakin sudah banyak kondisi ekonomi penerima PKH yang berubah.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini

“Masalah PKH ada dua pertama yang di dalam tidak mau keluar padahal secara syarat sudah tidak memenuhi dan kedua, yang benar-benar butuh tidak bisa masuk. Inilah yang menjadikan banyak aduan masuk. Sebaliknya, lanjutnya, proses mengeluarkan orang dari penerima pun tidak mudah,” imbuhnya.

Selain itu juga, penerima tidak mau dengan bebagai alasan dan keras kepala, sistem untuk mengeluarkan penerima juga tidak mudah.

“Paling mudah adalah masyarakat yang sudah mampu punya kesadaran untuk keluar dari program PKH, sehingga orang lain yang lebih membutuhkan bisa masuk program,” pungkasnya.

Berita Terkait

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas
Presiden Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Karhutla di Tanjung Lago, Tiba di Palembang Siang Ini
BPBD Sumsel: 90 Persen Karhutla Ulah Manusia, Aktivis Rawang: Audit Total Perizinan–Hentikan Alih Fungsi Kawasan ‎

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Kamis, 24 September 2026 - 12:25 WIB

Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Selasa, 8 September 2026 - 15:31 WIB

KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terbaru