Tahap Harmonisasi untuk Draf PKPU Tata Kerja

Kepala Kepala Biro SDM Setjen KPU, Wahyu Yudi Wijayanti menambahkan, salah satu pasal yang berbeda dibanding PKPU 8 Tahun 2019 adalah Pasal 92 yang mengatur tentang izin perkuliahan.

Senada, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Victor Stanny Hamonangan Hutagalung yang hadir secara daring melihat perubahan tidak terlalu signifikan pada draf PKPU terkait Tata Kerja ini. “Sekitar 8 pasal kalau ada perbedaan dengan PKPU sebelumnya,” ucapnya. Meski begitu dia menilai pasal-pasal tersebut sifatnya sisipan.

Turut hadir Tenaga Ahli KPU, Andika Pranata Jaya dan secara daring perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. (JFA)

Halaman : 1 2