Status KEK Tanjung Api-Api Dicabut, Begini Respon Gubernur

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Presiden Joko Widodo [Jokowi] resmi mencabut status Tanjung Api-Api [TAA] sebagai Kawasan Ekonomi Khusus [KEK].

Keputusan itu dikeluarkan Jokowi pada 5 Januari 2022 lalu lewat Peraturan Pemerintah [PP] nomor 2 tahun 2022.

Gubernur Sumatra Selatan [Sumsel], Herman Deru, mengaku tak terkejut dengan putusan tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden Jokowi sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Sumsel untuk memindahkan lokasi KEK yang disahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] pada 2014 silam.

“Titik lokasi itu kita minta cabut, tidak resepersentatif dan jauh dari calon lokasi pelabuhan [Tanjung Carat] yang akan dibangun. Jadi memang kita yang minta dicabut agar posisi KEK pindah lebih dekat ke pelabuhan yang menjadi Proyek Strategis Nasional [PSN],” ungkap Herman Deru, Sabtu [22/1/2022].

Deru menjelaskan, mendekatkan KEK dengan wilayah pelabuhan menjadi dasar pihaknya membarui lokasi. Deru menilai KEK TAA sulit terealisasi karena tidak memenuhi syarat. Baginya mustahil ada KEK tanpa pelabuhan untuk mendukung ekspor.

“KEK itu kawasan ekonomi khusus dengan menggandeng investor. Bagaimana investor mau masuk jika tidak ada pelabuhan. Di mana-mana dalam sejarah, KEK itu harus ada pelabuhan dulu. Cek saja KEK di Indonesia pasti ada pelabuhan,” jelas dia.

Sejauh ini Pemprov Sumsel tengah berjuang untuk merealisasikan pelabuhan samudra baru di kawasan Tanjung Carat. Pelabuhan dalam diharapkan dapat membawa komoditas Sumsel untuk ekspor ke pelabuhan dunia, tidak lagi bergantung dengan provinsi tetangga seperti Lampung.

Prioritas kita pelabuhan dulu, baru KEK. Sebab sejak 2014, KEK kita terkendala pembebasan tanah,” jelas dia.

New Palembang Tanjung Carat akan menjadi pelabuhan ekspor Sumsel menggantikan pelabuhan sungai Boom Baru di Sungai Musi yang mengalami pendangkalan. Selama ini pengangkutan komoditas Sumsel hanya melalui Boom Baru, mulai dari komoditas minyak sawit, karet, kelapa, dan lainnya.

Untuk pembangunan pelabuhan baru, pihak Pemprov akan melakukan sharing dana dengan badan usaha. Pihaknya memperkirakan biaya proyek itu menghabiskan Rp2 triliun.