Seluruh Masyarakat Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan

- Jurnalis

Minggu, 13 Januari 2019 - 23:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG —Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 yang menyatakan mulai Januari 2019 nanti, Pemerintah Pusat menyatakan seluruh masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, Karena berdasarkan data Dinkes Sumsel ada 41 persen masyarakat Sumsel yang belum masuk dalam BPJS Kesehatan.

“Terhitung Januari 2019 nanti, semua masyarakat harus masuk dalam BPJS Kesehatan, karena sudah terbit Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Kepala Dinkes Sumsel Lesty Nuarani saat diwawancarai diruang kerjanya.

“Jumlah masyarakat Sumsel yang sudah masuk dalam program BPJS kesehatan sampai saat ini baru 59 persen.  Terdiri dari TNI, Polri, PNS,  pekerja penerima upah dan  penerima bantuan APBN sebanyak 2,6 juta (penerima Kartu Indonesia Sehat), Jadi total yang sudah masuk BPJS sekitar 4,9 juta orang,” katanya.

Baca Juga:  Lidyawati Cik Ujang Ajak Pelajar Sumsel Jaga Kesehatan Jantung Sejak Dini

Lebih lanjut Lesty mengungkapkan,  Untuk di Sumsel tercatat masih ada 41 persen penduduk miskin atau kurang mampu yang belum masuk program BPJS kesehatan,” Agar semua masyarakat masuk BPJS, kita lakukan verifikasi dan validasi data, Kuota kita untuk KIS ada 2,6 juta orang, Namun setelah dicek ada yang NIK nya kosong, ada juga penerima KIS ada yang sudah meninggal dan lainnya.  Itu kan sayang kalau tidak digunakan. Selain itu,   pajak rokok 37,5 persen masuk BPJS.  Kita tinggal setorkan nama yang akan dimasukan ke program KIS,  sayang kalau kita tidak disetorkan namanya, karena uang pajak rokok ini sudah masuk BPJS, ” ungkapnya.

Baca Juga:  Open House Iduladha Gubernur Herman Deru di Griya Agung

Lesty berharap, Untuk meningkatkan persentase program BPJS, seluruh kabupaten/kota di Sumsel agar memberikan alokasi dana APDB nya untuk menanggung iuran BPJS bagi masyarakat miskin.

“Jumlahnya sekitar 145 ribu di 17 kabupaten dan kota.Kita akan optimalkan semuanya untuk BPJS ini.  Karena kalau sudah 95 persen masyarakat Sumsel sudah masuk BPJS. Kita kejar Universal Healty Coverage (UHC) . Sehingga kita Dinkes tinggal menyiapkan pelayanan yang bermutu,”pungkasnya. (Anto)

Berita Terkait

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎
Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎
Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog
Begal Organisasi PGRI Bikin Gaduh, PGRI Sumsel Siapkan Aksi Pembubaran Massal “Sweeping” di Palembang
Zulinto Nyatakan Klaim Ketua Mandat PGRI Sumsel Riza Pahlevi Ilegal “Pembegalan Organisasi” Instruksikan Kuasa Hukum Lapor Polisi
Pegang SK Resmi! PGRI Sumsel Tancap Gas, Riza Pahlevi: Organisasi Guru Harus Kembali ke Tangan Guru
Gubernur Herman Deru Sebut Sumsel Zero Konflik, Kader NU Diminta Perkuat Moderasi dan Kerukunan
Polda Sumsel Gebrak “Sumsel Bhayangkara Run 2026” Total Hadiah Capai Rp367 Juta hingga Ratusan Doorprize

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 17:41 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:23 WIB

Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:01 WIB

Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:11 WIB

Begal Organisasi PGRI Bikin Gaduh, PGRI Sumsel Siapkan Aksi Pembubaran Massal “Sweeping” di Palembang

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:35 WIB

Zulinto Nyatakan Klaim Ketua Mandat PGRI Sumsel Riza Pahlevi Ilegal “Pembegalan Organisasi” Instruksikan Kuasa Hukum Lapor Polisi

Berita Terbaru