Puadi Jelaskan Beda Kewenangan ‘In Absentia’ UU Pemilu dan Pemilihan dalam Penanganan Pelanggaran

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Perbeedaan pengaturan ‘in absentia’ (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemilu dan pemilihan, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pemilu Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Puadi saat menjadi narasumber di Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI), di Jakarta, Senin (22/5/2023).

“Jadi kita (Bawaslu) itu dibatasi oleh regulasi dalam melakukan pemeriksaan,” kata Puadi.

Dia mencontohkan suatu kasus, semisal ada salah satu calon peserta kepala daerah diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan, namun dalam proses pemanggilan oleh Bawaslu yang bersangkutan berkali-kali tidak hadir, maka yang bersangkutan akan terdiskualifikasi dengan sendirinya tanpa harus dilakukan pemeriksaan kembali.

Halaman : 1 2 Selanjutnya