Protes Hasil Pilrek UIN RF, AMPK Seruduk Gedung Rektorat

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Puluhan mahasiswa dan alumni Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang yang tergabung dalam dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) menggelar aksi di depan gedung Rektorat UIN RF Palembang, Rabu (5/8/2020).

Dalam orasinya, Joko Susanto selaku Koordinator Aksi mengatakan, kami protes atas hasil pemilihan rektor (Pilrek) UIN Raden Fatah Palembang yang diduga diatur eks Napi yang memiliki jaringan yang kuat di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

“Kami menuntut seluruh guru besar termasuk yang berada di UIN RF untuk prihatin dengan kondisi yang terjadi di UIN Raden Fatah,” katanya dengan nada keras.

Tidak seharusnya, lanjut Joko, pihak luar mengintervensi dunia akademik, karena hal ini tidak sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.

“Kita juga nanti, akan melaporkan adanya dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI, Komisi VII DPR RI, dan Mahkamah Agung,” jelasnya dengan lantang.

“Selain adanya dugaan terjadinya praktik maladministrasi dalam proses Pilrek UIN Palembang, rektor terpilih juga memainkan isu sektarianisme yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah selayaknya, pemilihan rektor berbasis meritokrasi dan taat aturan serta tidak berpihak dan berafiliasi kepada organisasi tertentu,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Andi Leo yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), mengatakan sebetulnya, isu sektarianisme ini sudah pernah disinggung Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun nampaknya, hingga sekarang tidak pernah ada perubahan di dalam Kemenag RI.

“Harus ada gelombang besar yang bisa mengalahkan kezaliman besar. Buktinya, ucapan sekelas Sekretaris MUI saja tidak berpengaruh bagi mereka. Saya berharap, semoga isu sektarianisme dan memainkan isu golongan bisa dihilangkan dan diberantas di tanah air Indonesia,” tandasnya.

Terpisah, alumni UIN Raden Fatah, yang namanya tidak ingin disebutkan, beinisial (T) menanggapi aksi yang dilakuakan AMPK, mengatakan, mestinya Rektor terpilih memahami tantangan ke depan, dan gak mengambil keputusan hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok atau timnya sendiri.

“Karena UIN bukan milik kelompok/golongan atau ormas tapi milik ummat dan negara,” ujarnya.

“Soalnya kalau itu terjadi, UIN sebagai lembaga akademik yang berwibawa dan telah menorehkan prestasi atas  capaian rektor sebelumnya, ditakutkan akan mengalami kemunduran, tutupnya.

Laporan Akip

Editor Abror Vandozer