Pesan Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM, Wiku: Hoaks

BEREDAR pesan baru baru ini di Whatsapp yang mengandung informasi keliru dengan mencatut putusan Mahkamah Agung [MA] nomor 31P/HUM/2022.

Berkaitan dengan itu, Juru Bicara [Jubir] Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa putusan ini adalah payung hukum untuk penyediaan vaksin halal di tanah air.

“Pada prinsipnya Putusan Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk menjadi payung hukum demi menjamin penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional,” ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual, Rabu [27/04/2022].

Dikutip dari laman Setkab, Kamis [28/4/2022], Wiku menjelaskan, seluruh vaksin yang ada di Indonesia dapat digunakan karena alasan kedaruratan, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia [MUI]. Namun, dengan meningkatnya kapasitas vaksin halal pemerintah akan memprioritaskan penggunaan vaksin tersebut bagi umat muslim.

“Seiring meningkatnya kapasitas vaksin halal seperti Sinovac dan vaksin lainnya, maka penggunaan vaksin COVID-19 untuk umat muslim akan digantikan sepenuhnya dengan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal,” ungkapnya. 

Wiku menegaskan bahwa pesan yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berakhir dan aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia [HAM] adalah hoaks.

“Tidak benar bahwa pemerintah telah menyatakan pandemi COVID-19 berakhir. Pemerintah Indonesia masih tetap akan memantau kasus COVID-19 ke depannya dan keputusannya ini pun disertai dengan pertimbangan ahli di bidangnya,” tegasnya. 

Selain itu, Wiku kembali menegaskan informasi bahwa aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM terkait penyalahgunaan data pribadi adalah tidak benar.

“Input data pribadi dilakukan dengan persetujuan pemilik informasi terlebih dahulu dan data ini telah disimpan serta terjaga dengan baik di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo [Komunikasi dan Informatika] dan diawasi oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara],” pungkasnya. [red]