Permenperin 8/2022 Jamin Stok-HET MIGOR, Tak Patuh Izin Dibekukan

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Pemerintah menjamin stabilitas harga eceran tertinggi [HET] dan menjaga ketersediaan [stok] minyak goreng di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil. 

Jaminan tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian [Permenperin] nomor 8/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDPKS].

“Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menteri Perindustrian [Menperin] Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, dikutip dari laman Kemenperin, Selasa [22/3/2022].

Agus mengungkapkan, Permenperin ini mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan minyak goreng curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah pada Harga Eceran Tertinggi [HET].

“Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” imbuhnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp14000 per liter atau Rp15500 per kilogram.

Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian [HAK] Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil [CPO] pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.

Terdapat 81 perusahaan industri minyak goreng yang diwajibkan Menperin untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat dan UMK. Kewajiban penugasan oleh Menperin ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Joko Widodo. Total volume minyak goreng curah yang wajib disalurkan perusahaan minyak goreng sebesar 14 ribu ton perhari.

Halaman : 1 2 Selanjutnya