Pengamat Soroti Peran Strategis Pelabuhan di Kalbar: Jauh dari Maksimal

- Jurnalis

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Disebut Internasional, Geliat dan PAD ?

Saat ini, Kalbar memiliki pelabuhan Kijing di kabupaten Mempawah yang katanya Pelabuhan berstandar Internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Namun hingga saat ini belum kelihatan geliatnya, apalagi pemasukan bagi PAD [pendapatan asli daerah] masih belum nampak.

Sebagai warga Kalbar Dr Herman Hofi Munawar, sangat berharap optomalisasi fungsi pelabuhan Kijing segera diwujudkan.

Hal ini dikarenakan Kalimantan Barat sangat berkepentingan bukan hanya karena merupaka sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang berdomisili di Mempawah, akan tetapi pelabuhan laut menjadi sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. “80 persen konsumsi masyarakat Kalbar masuk melalui pintu pelabuhan laut,” timpalnya.

Baca Juga:  Petani OKU Timur Diperkuat! 223 Pompa, 32 Traktor Roda Empat hingga 20 Combine Harvester Hadapi Terjangan El Nino

Boleh dikatakan pelabuhan laut menjadi tulang punggung bagi distribusi barang, dan jasa yang ada di wilayah Kalbar di 14 Kabupaten dan Kota.

Mengingat begitu strategisnya pelabuhan laut bagi masyarakat kalbar maka, diharapkan pelabuhan laut betul-betul berfungsi secara optimal baik dalam bongkat muat barang, maupun aspek penegakan hukum di Pelabuhan dan keamanan pelayaran.

Baca Juga:  Pangkalan Balai Jadi “Distributor Asap” Sampah Dibakar Saat Kabut Asap Pekat

Saat ini, bongkar muat barang di pelabuhan Dwikora Pontianak termasuk di Kijing masih menelan waktu yang cukup lama, apakah terjadi permainan dalam mengeruk keuntungan pribadi yang menjadi penghambat?

Syahbandar sebagai pejabat administrasi tertinggi di Pelabuhan dan Penyidik Pegawai negeri sipil [PPNS] diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakam hukum. “Berikan edukasi, pemahaman bersama terkait kewenangan antar instansi sesuai dengan sesuai Tupoksi masing-masing. Harus tegas, transparan jangan menutup mata,” tegasnya menambahkan.

Laporan Jono Darsono | Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk
Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu
CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP
APBD Perubahan Palembang Diketok Hari ini: Kejar Mandiri Fiskal, Utang Jadi Prioritas, Gaji P3K Bakal Ditanggung Pusat?
Realisasi APBD Palembang 2026: Pendapatan Baru 65 Persen, Belanja 59 Persen hingga Akhir September
ISPU Palembang Kategori Berbahaya, Sudah di Level Warna Hitam
PLN Raih Penghargaan BPS: Data Listrik Jadi Senjata Baru Pembangunan Nasional
1 Kilo Sabu di Bawah Kursi, Perjalanan Innova Mewah Kandas di Palembang

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 21:53 WIB

Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:51 WIB

CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIB

APBD Perubahan Palembang Diketok Hari ini: Kejar Mandiri Fiskal, Utang Jadi Prioritas, Gaji P3K Bakal Ditanggung Pusat?

Rabu, 30 September 2026 - 11:15 WIB

Realisasi APBD Palembang 2026: Pendapatan Baru 65 Persen, Belanja 59 Persen hingga Akhir September

Berita Terbaru