Pengamat Soroti Peran Strategis Pelabuhan di Kalbar: Jauh dari Maksimal

- Jurnalis

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar menyoroti peran strategis pelabuhan di Indonesia dalam menyokong geliat ekonomi masyarakat baik lokal hingga internasional. Tak terkecuali, peran Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Barat [Kalbar] belum maksimal.

Herman Hofi menilai perlunya pemerataan pembangunan berbagai sektor di bumi ‘Seribu Sungai’ di antara Provinsi penyanggah Ibu Kota Nusantara [IKN]. “Oleh karenanya, harus disokong dengan infrastruktur, regulasi serta sumber daya manusia [SDM] untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman, nyaman demi akselerasi distribusi barang hingga orang sangatlah diperlukan,” ungkapnya menjelaskan, Kamis 9 Mei 2024.

Dalam hal ini, menurut Pengamat, pelabuhan Pelindo Pintianak salah satu peyumbang pendapatan terbesar, namun sangat disayangkan manajemennya amburadul. Perhatian, pelayanan hingga kepastian hukum pelayaran belum sempurna, bisa disebut sangat jauh dari kata yang disebutkan tadi [sempurna].

Baca Juga:  Sekolah Rasa "Double Track" SMA Negeri 12 Palembang Bekali Siswa Skill hingga Wirausaha

Kenyataan di lapangan, klaim Dr Herman Hofi, para pengambil kebijakan belum memfokuskan penataan transportasi laut serta perlindungan hukum bagi para pelaku usahanya. Termasuk ekspeditor dan badan usaha pelayaran, sangat miris.

Mengenai, implementasi regulasi selama inj dirasakan tumpang tindih kewenangan. Hal ini, Herman Hofi berujar, berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat kecil yang kerap menjadi korban dalam penegakan hukum, sangat tergantung interprestasi masing-masing instansi.

Baca Juga:  Pangkalan Balai Jadi “Distributor Asap” Sampah Dibakar Saat Kabut Asap Pekat

“Perlu adanya ketegasan kewenangan penegakan hukum untuk mengantisipasi persoalan di laut seperti kecelakaan [tabrakan kapal], peristiwa karamnya transportasi hingga masuknya barang barang ilegal, tak memiliki dokumen alias bodong. “Sementara, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kecil. Bisa dikatakan nggak ada ‘adikara’ padahal sangat diperlukan perannya,” sebutnya.

Herman Hofi menegaskan pentingnya infrastruktur laut dalam menggerakan roda perekonomian daerah.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa transportasi laut merupakan urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Optimalisasi infrastruktur transportasi laut, pembenahan regulasi dan peningkatan SDM menjadi sangat penting,” urainya.

Selanjutnya, next page..Disebut Internasional

Berita Terkait

Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk
Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu
CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP
APBD Perubahan Palembang Diketok Hari ini: Kejar Mandiri Fiskal, Utang Jadi Prioritas, Gaji P3K Bakal Ditanggung Pusat?
Realisasi APBD Palembang 2026: Pendapatan Baru 65 Persen, Belanja 59 Persen hingga Akhir September
ISPU Palembang Kategori Berbahaya, Sudah di Level Warna Hitam
PLN Raih Penghargaan BPS: Data Listrik Jadi Senjata Baru Pembangunan Nasional
1 Kilo Sabu di Bawah Kursi, Perjalanan Innova Mewah Kandas di Palembang

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 21:53 WIB

Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:51 WIB

CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP

Rabu, 30 September 2026 - 11:28 WIB

APBD Perubahan Palembang Diketok Hari ini: Kejar Mandiri Fiskal, Utang Jadi Prioritas, Gaji P3K Bakal Ditanggung Pusat?

Rabu, 30 September 2026 - 11:15 WIB

Realisasi APBD Palembang 2026: Pendapatan Baru 65 Persen, Belanja 59 Persen hingga Akhir September

Berita Terbaru