Pengamat Soroti Peran Strategis Pelabuhan di Kalbar: Jauh dari Maksimal

- Jurnalis

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar menyoroti peran strategis pelabuhan di Indonesia dalam menyokong geliat ekonomi masyarakat baik lokal hingga internasional. Tak terkecuali, peran Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Barat [Kalbar] belum maksimal.

Herman Hofi menilai perlunya pemerataan pembangunan berbagai sektor di bumi ‘Seribu Sungai’ di antara Provinsi penyanggah Ibu Kota Nusantara [IKN]. “Oleh karenanya, harus disokong dengan infrastruktur, regulasi serta sumber daya manusia [SDM] untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman, nyaman demi akselerasi distribusi barang hingga orang sangatlah diperlukan,” ungkapnya menjelaskan, Kamis 9 Mei 2024.

Dalam hal ini, menurut Pengamat, pelabuhan Pelindo Pintianak salah satu peyumbang pendapatan terbesar, namun sangat disayangkan manajemennya amburadul. Perhatian, pelayanan hingga kepastian hukum pelayaran belum sempurna, bisa disebut sangat jauh dari kata yang disebutkan tadi [sempurna].

Baca Juga:  PLN Colour Run Bangun Semangat Baru, Palembang Jadi Sorotan Nasional

Kenyataan di lapangan, klaim Dr Herman Hofi, para pengambil kebijakan belum memfokuskan penataan transportasi laut serta perlindungan hukum bagi para pelaku usahanya. Termasuk ekspeditor dan badan usaha pelayaran, sangat miris.

Mengenai, implementasi regulasi selama inj dirasakan tumpang tindih kewenangan. Hal ini, Herman Hofi berujar, berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat kecil yang kerap menjadi korban dalam penegakan hukum, sangat tergantung interprestasi masing-masing instansi.

Baca Juga:  Relawan Lasarus Siap Satukan Keberagaman Demi Kemajuan Kalbar: Panggung untuk Semua 29 April 2025

“Perlu adanya ketegasan kewenangan penegakan hukum untuk mengantisipasi persoalan di laut seperti kecelakaan [tabrakan kapal], peristiwa karamnya transportasi hingga masuknya barang barang ilegal, tak memiliki dokumen alias bodong. “Sementara, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kecil. Bisa dikatakan nggak ada ‘adikara’ padahal sangat diperlukan perannya,” sebutnya.

Herman Hofi menegaskan pentingnya infrastruktur laut dalam menggerakan roda perekonomian daerah.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa transportasi laut merupakan urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Optimalisasi infrastruktur transportasi laut, pembenahan regulasi dan peningkatan SDM menjadi sangat penting,” urainya.

Selanjutnya, next page..Disebut Internasional

Berita Terkait

Gumpalan Asap Hitam PKS PTPN IV Tuai Protes Warga
Proyek Serat Optik Rp6 Miliar Jerat Kadis Kominfo Kalbar
PENTING!! Imbauan FSPP-KSPSI Sumsel Jelang Mayday 2025
Inisiasi Rumdin Jadi Ruang Publik Terbuka, Ratu Dewa: Jembatan Pemerintah dan Masyarakat
Warning Wali Kota Palembang: Dishub Jangan Main-main Soal Parkir, Liar Tindak Tegas “Indomaret/Alfamart”
BREAKING NEWS: SPMB SMA Plus Negeri 17 Palembang Ditunda, Disdik Sumsel Sebut Pembahasan JUKNIS Belum Ada
Rektor IAIN Pontianak: Tudingan Korupsi Rp2,5 Miliar Tak Berdasar, Hoaks Lama
Empat Jalur SPMB Palembang 2025: Server Terakreditasi Kemendikdasmen
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 30 April 2025 - 21:44 WIB

Gumpalan Asap Hitam PKS PTPN IV Tuai Protes Warga

Selasa, 29 April 2025 - 23:54 WIB

Proyek Serat Optik Rp6 Miliar Jerat Kadis Kominfo Kalbar

Selasa, 29 April 2025 - 23:25 WIB

PENTING!! Imbauan FSPP-KSPSI Sumsel Jelang Mayday 2025

Selasa, 29 April 2025 - 15:44 WIB

Warning Wali Kota Palembang: Dishub Jangan Main-main Soal Parkir, Liar Tindak Tegas “Indomaret/Alfamart”

Selasa, 29 April 2025 - 10:50 WIB

BREAKING NEWS: SPMB SMA Plus Negeri 17 Palembang Ditunda, Disdik Sumsel Sebut Pembahasan JUKNIS Belum Ada

Berita Terbaru

Gumpalan asap hitam dari pabrik kelapa sawit [PKS] PTPN IV Sei Silau menuai protes keras warga sekitar.

Asahan

Gumpalan Asap Hitam PKS PTPN IV Tuai Protes Warga

Rabu, 30 Apr 2025 - 21:44 WIB

Kejari Pontianak resmi menetapkan dan menahan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat Samuel dalam kasus dugaan korupsi jaringan serat optik, Selasa 29 April 2025.

Headlines

Proyek Serat Optik Rp6 Miliar Jerat Kadis Kominfo Kalbar

Selasa, 29 Apr 2025 - 23:54 WIB

Ketua Federasi Serikat Pertanian dan Perkebunan sekaligus Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [FSPP-KSPSI] Sumatera Selatan Cecep Wahyudin

Headlines

PENTING!! Imbauan FSPP-KSPSI Sumsel Jelang Mayday 2025

Selasa, 29 Apr 2025 - 23:25 WIB