Pengamat Soroti Peran Strategis Pelabuhan di Kalbar: Jauh dari Maksimal

- Jurnalis

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr Herman Hofi Munawar menyoroti peran strategis pelabuhan di Indonesia dalam menyokong geliat ekonomi masyarakat baik lokal hingga internasional. Tak terkecuali, peran Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Barat [Kalbar] belum maksimal.

Herman Hofi menilai perlunya pemerataan pembangunan berbagai sektor di bumi ‘Seribu Sungai’ di antara Provinsi penyanggah Ibu Kota Nusantara [IKN]. “Oleh karenanya, harus disokong dengan infrastruktur, regulasi serta sumber daya manusia [SDM] untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman, nyaman demi akselerasi distribusi barang hingga orang sangatlah diperlukan,” ungkapnya menjelaskan, Kamis 9 Mei 2024.

Dalam hal ini, menurut Pengamat, pelabuhan Pelindo Pintianak salah satu peyumbang pendapatan terbesar, namun sangat disayangkan manajemennya amburadul. Perhatian, pelayanan hingga kepastian hukum pelayaran belum sempurna, bisa disebut sangat jauh dari kata yang disebutkan tadi [sempurna].

Baca Juga:  Semarak Harlah ke-28, PKB Sumsel Gelontorkan 1250 Karung Beras hingga Nobar Final Pildun 2026

Kenyataan di lapangan, klaim Dr Herman Hofi, para pengambil kebijakan belum memfokuskan penataan transportasi laut serta perlindungan hukum bagi para pelaku usahanya. Termasuk ekspeditor dan badan usaha pelayaran, sangat miris.

Mengenai, implementasi regulasi selama inj dirasakan tumpang tindih kewenangan. Hal ini, Herman Hofi berujar, berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat kecil yang kerap menjadi korban dalam penegakan hukum, sangat tergantung interprestasi masing-masing instansi.

Baca Juga:  Ponpes Modern Al-Fahd Sesalkan Peristiwa Kekerasan

“Perlu adanya ketegasan kewenangan penegakan hukum untuk mengantisipasi persoalan di laut seperti kecelakaan [tabrakan kapal], peristiwa karamnya transportasi hingga masuknya barang barang ilegal, tak memiliki dokumen alias bodong. “Sementara, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kecil. Bisa dikatakan nggak ada ‘adikara’ padahal sangat diperlukan perannya,” sebutnya.

Herman Hofi menegaskan pentingnya infrastruktur laut dalam menggerakan roda perekonomian daerah.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa transportasi laut merupakan urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Optimalisasi infrastruktur transportasi laut, pembenahan regulasi dan peningkatan SDM menjadi sangat penting,” urainya.

Selanjutnya, next page..Disebut Internasional

Berita Terkait

Gerak Jalan di Jalur Truk, Keselamatan Anak Dipertaruhkan: Lomba Meriah, Orang Tua Cemas
Hanura Pasang Strategi Baru: Survei Dapil Jadi Senjata Rebut Kursi DPR 2029
Wadan Satgas Cek Langsung Gladi Penutupan TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang
Tunjangan Pegawai Tirta Musi “Tersandera” Ratu Dewa Buka Suara
Tunjangan Pendidikan Tersandera 3 Bulan, Pegawai Sepakat Demo, Manajemen Berdalih Penyesuaian Permendagri ‎
BCR Gebrak Pasar 16 Ilir, Bidik Pusat Ekonomi dan Wisata
Ponpes Modern Al-Fahd Sesalkan Peristiwa Kekerasan
Sekolah Rasa “Double Track” SMA Negeri 12 Palembang Bekali Siswa Skill hingga Wirausaha

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 18:07 WIB

Gerak Jalan di Jalur Truk, Keselamatan Anak Dipertaruhkan: Lomba Meriah, Orang Tua Cemas

Rabu, 12 Agustus 2026 - 15:22 WIB

Hanura Pasang Strategi Baru: Survei Dapil Jadi Senjata Rebut Kursi DPR 2029

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:41 WIB

Wadan Satgas Cek Langsung Gladi Penutupan TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

Tunjangan Pegawai Tirta Musi “Tersandera” Ratu Dewa Buka Suara

Selasa, 11 Agustus 2026 - 10:22 WIB

Tunjangan Pendidikan Tersandera 3 Bulan, Pegawai Sepakat Demo, Manajemen Berdalih Penyesuaian Permendagri ‎

Berita Terbaru