Pemprov Sumsel Dukung Program Kementerian ATR/BPN Tekan Konflik Sengketa Tanah Melalui Gemapatas

“Untuk di Provinsi Sumsel mari kita sukseskan  Gemapatas ini. Kita harapkan tidak sampai disini saja,  terus kita gulirkan agar masyarakat mengetahui  akan pentingnya patok batas tanahnya, ini menjadi potensi mengurangi segala bentuk percekcokan dan pencaplokan tanah,” imbuhnya.

 Lebih lanjut Herman Deru menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan lembaga lainya, untuk mendata aset yang berupa tanah untuk di siapkan tapal batas dan  juga patoknya. 

“Saya minta bersama-sama Pemkab/Pemkot yang  daerahnya dilalui pipa gas, pipa minyak untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya.  tentu dengan peta  yang akurat dari bpn, bahkan jalur green tidak boleh digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Karena  sangat berpotensi terjadi kecelakaan  utamanya di jalur pipa gas dan sejenisnya,” tandasnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel Ir Kalvyn Andar Sembiring dalam laporannya mengatakan Kanwil BPN Sumsel    akan memasang tanda batas sebanyak 21.000 patok tersebar di  14 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten PALI, dan Kota Palembang. 

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya